Suara.com - Ketua Desk Kerja Sama Regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan Sidang Umum ke-44 AIPA atau The-44th ASEAN Inter-Parliamentary (AIPA) Assembly yang akan digelar di Jakarta harus menjadikan ASEAN sebagai kekuatan utama di kawasan Asia Pasifik maupun global.
Sidang Umum ke-44 AIPA akan digelar di Jakarta pada 5 - 10 Agustus 2023.
Putu menyebut tema yang diusung dalam Sidang Umum 44 AIPA di Jakarta adalah responsive parliament for a stable and prosperous ASEAN, yang penekanan konsepnya lebih kepada green economy atau ekonomi hijau.
Menurutnya saat ini dunia cenderung melihat dari sisi parameter pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja, dan dianggap sebagai satu - satunya tolak ukur positif, dimana GDP (gross domestic product) sebagai acuan tunggalnya.
“AIPA justru menjadi satu penarik dari berbagai kekuatan global. Saya mendorong ASEAN harus ada ASEAN Parlemen untuk memperkuat kepentingan ASEAN secara parlementer atau secara DPR RI. Kita melihat dengan adanya ASEAN parlemen, justru negara asia tenggara akan menjadi satu kekuatan ASEAN dan satu keluarga atau ASEAN family. Dengan adanya Asean parlemen segala pengawalan kepentingan dan potensinya dapat dilakukan secara bersama - sama,” kata Putu melalui keterangannya pada Jumat(4/8/2023).
Di AIPA, kata Putu, anggotanya saat ini terdiri dari 10 Negara ASEAN, dimana 9 negara hadir diundang dan 1 negara tidak diundang yaitu Myanmar. Menurut dia, Myanmar dalam kondisi mengalami tantangan demokrasi. Dimana proses demokratisasi belum terimplementasi.
“Memang AIPA dan ASEAN terus mengawal proses demokratisasi Myanmar. AIPA jika dilihat komposisinya dari 10 negara, Sebagian negara menggunakan konsep parlementer dan sisanya menganut sistem demokrasi presidensial,” jelas Legislator asal Bali ini.
Maka dari itu, Putu mengatakan Indonesia sebagai ketua AIPA mendorong five point consensus agar diterapkan dan diimplementasikan oleh Myanmar yang saat ini dipimpin junta militer karena terjadi pengambilalihan kekuasaan secara tidak demokratis atau kudeta.
“Memang ada keinginan, Parlemen Indonesia untuk mengundang parlemen yang demokratis dipilih oleh rakyat Myanmar, yaitu Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH). Tentu kita juga harus melihat negara-negara asean lainnya. Dan tentu kita juga harus menghargai pendapat negara - negara asean lainnya,” ujarnya.
Baca Juga: Berikut Daftar Pemain ASEAN di Liga Kamboja, Ada Rafli Mursalim
Selanjutnya, Putu mengungkap five point consensus untuk diterapkan dan diimplementasikan oleh Myanmar yaitu tidak adanya kekerasan, setop konflik yang terjadi. Kedua, agar semuanya kembali damai. Ketiga, adanya mediasi dari spesial envoy.
“Keempat, isu-isu yang berhubungan dengan human right atau kemanusiaan harus dijaga karena banyak pengungsi jangan sampai merugikan masyarakat yang tidak berdosa. Terakhir, justru ASEAN mengirim utusan / envoy untuk mengawal proses demokratisasi di Myanmar. Itulah poin-poin dari five point konsensus yang ingin kita capai,” ungkapnya.
Menurut dia, Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta, akan membahas berbagai isu seperti isu kesetaraan gender pada komite perempuan, isu keterlibatan pemuda pada komite kepemudaan, komite politic, economy, sosial dan komite organisasi yang membahas berbagai isu internal AIPA juga tentunya akan mengangkat isu sawit nikel, isu konflik Rusia - Ukraina, Myanmar, SDGs dan green ekonomi.
Saat ini, kata Putu, telah ada 20 negara observer di AIPA dan 8 observer dari berbagai organisasi internasional. Menurut dia, kabarnya akan ada tiga negara lagi yang akan masuk sebagai observer yaitu Turki, Armenia dan Kuba. Bahkan, negara besar seperti Amerika, Cina dan Rusia juga sudah menjadi observer di AIPA.
“Belum lagi negara-negara besar lainnya yang ingin masuk menjadi observer di AIPA. Artinya, kekuatan besar ingin masuk ke dalam kawasan asia tenggara karena memiliki potensi yang sangat besar. Dulunya tidak dilirik, tapi sekarang justru menjadi daya tarik,” kata Anggota Komisi VI DPR RI ini
Ia berharap, sidang umum AIPA dapat menghasilkan resolusi - resolusi yang jika diimplementasikan dapat memberikan manfaat kepada seluruh rakyat Indonesia maupun kawasan.
