Suara.com - Setelah Ekonom Faisal Basri mengkritik kebijakan hilirisasi yang digulirkan oleh pemerintah, Presiden Jokowi merespons dengan menyajikan pandangan yang berbeda dari pandangan ekonom tersebut.
Faisal Basri sebelumnya memberikan tanggapannya terhadap kebijakan hilirisasi nikel yang diambil oleh Presiden Jokowi. Pandangan ini muncul karena ia meyakini bahwa langkah tersebut memberikan keuntungan bagi China. Namun, Presiden Jokowi dan Faisal Basri memiliki pandangan yang berbeda mengenai hilirisasi.
Menurut Jokowi, dari segi nilai ekspor nikel sebelum dan setelah dilakukannya hilirisasi, terlihat jelas bahwa negara akan memperoleh manfaat lebih besar dengan melarang ekspor bahan mentah. Hal ini akan berdampak positif pada pendapatan negara dari pajak yang lebih tinggi.
Namun, pendapat ini bertentangan dengan pandangan yang menyatakan bahwa kebijakan hilirisasi justru menguntungkan negara lain, seperti yang dinyatakan oleh Faisal Basri.
Di dalam blognya, Faisal Basri menyebut bahwa China mendapatkan keuntungan hingga 90% dari kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia. Di sisi lain, pemerintah Indonesia hanya mendapatkan keuntungan sekitar 10%.
Faisal juga menyebutkan bahwa meskipun terjadi lonjakan ekspor sejak diberlakukan kebijakan hilirisasi, dengan lonjakan mencapai 414 kali lipat, namun tidak semua nilai ekspor tersebut masuk ke Indonesia. Hal ini dikarenakan sebagian besar perusahaan smelter di Indonesia kini dimiliki oleh China. Artinya, meskipun nilai ekspor meningkat, keuntungan tersebut tidak sepenuhnya mengalir ke Indonesia.
Sementara itu, terkait perpajakan, pemerintah Indonesia memberikan insentif tax holiday kepada pengusaha smelter. Ini berarti ekspor bijih nikel seharusnya tidak dikenai pajak atau pungutan lainnya.
Selain itu, terdapat banyak pekerja asal China di industri smelter nikel Indonesia dengan gaji yang lebih tinggi dibandingkan pekerja lokal. Selain itu, ada kemungkinan beberapa pekerja asal China menggunakan visa kunjungan.
Kontributor : Ulil Azmi
TERPOPULER
