Pemerintah juga harus mencari solusi untuk menjamin kelancaran proyek-proyek strategis yang melibatkan Waskita Karya sebagai kontraktor atau pemilik.
Dampak jika Waskita dinyatakan pailit bagi masyarakat
Jika Waskita Karya dinyatakan pailit, maka masyarakat akan merasakan dampaknya secara langsung maupun tidak langsung.
Secara langsung, masyarakat akan mengalami gangguan dalam penggunaan fasilitas infrastruktur yang dibangun atau dikelola oleh Waskita Karya, seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, dan lain-lain.
Untuk diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan untuk menolak permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT). "Permohonan PKPU dari pihak pemohon ditolak. Selain itu, pihak pemohon PKPU dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.580.000," ujar Majelis Hakim Ketua saat membacakan putusan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Waskita Karya dihadapkan dengan tuntutan hukum dari salah satu pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018, yaitu Donny Hartarto Lasmana. Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut memiliki utang pokok sebesar Rp 5 miliar.
Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, 26 Juni 2023, dengan nomor perkara 185/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst.
Kontributor : Hillary Sekar Pawestri
Baca Juga: Terancam Pailit, Nasib Waskita Karya Tinggal Hitungan Jam
