RI Tak Bisa Mendadak Matikan PLTU, Begini Alasannya

Suara.com - Manajer Program Transformasi Energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR) Deon Arinaldo menyebut Indonesia tidak bisa secara tiba-tiba mempensiunkan PLTU. Apalagi, rencana pensiunkan PLTU ini hanya atas dasar transisi energi.

Menurut dia, Ada risiko-risiko yang dihadapi oleh pemerintah jika nekat mematikan operasional PLTU.

"Indonesia tidak bisa langsung mempensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara menyusul sejumlah risiko yang dihadapi, termasuk biayanya yang sangat besar. Terus yang nanggung siapa?" ujarnya yang dikutip, Rabu (13/9/2023).

Menurutnya, seluruh pihak harus melihat solusi secara menyeluruh dalam mempensiunkan PLTU. "Pengutamaan benefit dalam solusi tersebut harus diperhitungkan agar pemenuhan energi sistem kelistrikan terjaga," jelas dia.

Pemerintah, tutur dia, sepakat untuk mempensiunkan PLTU batu bara dan beralih ke energi bersih, namun harus secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan. "Indonesia bisa belajar dari China," kata dia.

Pembangkitan listrik dengan batu bara sudah memanfaatkan Fly Ash and Bottom Ash (FABA) dari PLTU guna menggerakkan roda ekonomi masyarakat serta membangun infrastruktur desa di sekitar PLTU. Seperti halnya untuk pembangunan jalan, jembatan, paving untuk pencegah banjir, dan tetrapod untuk penahan abrasi.

Sementara itu, Pemerintah mengungkapkan sejumlah tantangan untuk memensiunkan dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rangkaian Paris Summit 2023.

"Tantangan lainnya menyangkut cost of borrowing yang terhitung masih tinggi. Selain itu, investasi dalam infrastruktur untuk mendistribusikan energi juga perlu menjadi perhatian," ungkap Sri Mulyani.

Analisis dari lembaga kajian TransitionZero mengungkapkan bahwa kebutuhan dana untuk mempensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di Indonesia cukup besar. RI paling tidak memerlukan USD 37 miliar atau setara Rp 569 triliun (kurs rupiah Rp15.396 per dolar AS) untuk menghentikan 118 pembangkit listrik batu baranya lebih awal.