REGIONAL:
Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap mempersilahkan platform pinjaman online (pinjol) untuk menagih utang kepada para debiturnya. Hal ini sesesuai dengan aturan Peraturan OJK (POJK) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).
"Jika peminjam wanprestasi maka penyelenggara pinjaman online wajib melakukan penagihan kepada peminjam," tulis OJK dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Rabu (26/9/2023).
Namun demikian, OJK memperingatkan bahwa penagihan utang yang dilakukan oleh desk colection (DC) itu harus sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, serta ketentuan perundang-undangan.
Misalnya, platform pinjol harus mengawasi penagih utang tidak menggunakan ancaman, kekerasan, hingga aksi yang membuat malu debitur. Kemudian, penagih utang juga tidak perlu melakukan tekanan secara fisik maupun verbal.
Sebelum menagih, para DC juga bisa melayangkan surat peringatansesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian pendanaan antara pemberi dana dan peminjam.
Berikut surat peringatan wajib memuat informasi yang diantaranya:
1. Jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban
2. Posisi akhir total Pendanaan yang belum dilunasi atau pokok terutang
3. Manfaat ekonomi Pendanaan (bunga yang harus dibayar)
4. Denda yang terutang
TERPOPULER
