84% Pengusaha Muda Tertarik Usaha 'Hijau', Bisnis Bengkel Hingga Dealer EV Mulai Diminati

Suara.com - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mencatat bahwa tren wirausaha muda saat ini mengarah ke bisnis yang ramah lingkungan, termasuk dalam industri kendaraan bermotor listrik. Menurut Sekretaris Deputi Bidang UKM KemenKopUKM, Koko Haryono, sebanyak 84% wirausaha muda menunjukkan minat pada bisnis ramah lingkungan.

Selain itu, sekitar 58% dari mereka memulai bisnis dengan tujuan untuk memperbaiki lingkungan, dan sekitar 56% fokus pada produksi pakaian dan produk ramah lingkungan dengan rendah karbon dan sistem pengurangan limbah.

Koko Haryono menyebut, UMKM yang terlibat dalam bisnis ramah lingkungan, seperti pengembangan Electric Vehicle (EV), memiliki peluang bisnis menjanjikan. Peluang tersebut mencakup membuka dealer, bengkel, tempat pengisian daya baterai, dan sebagainya.

Kebijakan pengembangan industri dan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), kata dia, adalah program strategis, tidak hanya untuk mendorong perkembangan teknologi dan industri dalam negeri, tetapi juga sejalan dengan paradigma baru pembangunan ekonomi yang hijau dan berkelanjutan.

“Akselerasi pengembangan EV di Indonesia juga terus didorong Pemerintah. Sederet upaya juga telah dilakukan. Antara lain melalui penyusunan peta jalan pengembangan EV, pemberian berbagai insentif, hingga pengembangan ekosistem EV di Indonesia,” ungkapnya, dalam keterangan resmi yang diterima Suara.com pada Kamis (30/11/2023).

Berdasarkan laporan International Renewable Energy Agency (IRENA) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), jumlah kendaraan listrik diproyeksi sebanyak 20 juta unit pada 2030 dan diperkirakan terus meningkat hingga 2050.

Hadir secara virtual, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi yang mengatakan, Pemerintah terus berupaya mengakselerasi terwujudnya emisi gas rumah kaca salah satunya melalui penggunaan kendaraan listrik.

Terutama dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2022 juga disebutkan, bahwa penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan resmi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, agar semakin mendorong penggunaan kendaraan listrik di Tanah Air.

“Indonesia, masih menjadi negara tujuan utama hilirisasi. Bahkan, Indonesia menjadi negara kedua produksi mobil terbesar di kawasan Asia Tenggara setelah Thailand. Diharapkan, hal tersebut memberikan kontribusi terhadap target kendaraan listrik,” kata dia.

Sampai September 2023 berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah terdaftar sebanyak 66.978 unit sepeda motor listrik dan sebanyak 29 bengkel konversi.

“Tentu angka ini masih jauh dari target Pemerintah untuk konversi motor listrik di tahun 2023 sebanyak 50 ribu unit saja masih cukup berat untuk direalisasikan,” katanya.

Sementara itu, Budi Setiyadi, Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli), menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, Kementerian ESDM sedang mengkaji revisi aturan terkait bantuan pemerintah dalam Program Konversi Sepeda Motor dari Penggerak Motor Bakar menjadi Sepeda Motor Listrik. Kementerian tersebut juga sedang menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pemerintah dalam Program Konversi Sepeda Motor Listrik.

Rencananya, insentif untuk kendaraan sepeda motor listrik yang awalnya sebesar Rp7 juta akan ditingkatkan menjadi Rp10 juta. Namun, belum ada kepastian kapan perubahan ini akan berlaku.

Budi menyebutkan bahwa terdapat 52 merek sepeda motor berdasarkan data Kemenhub, dengan 42 merek sedang mengajukan. Dari jumlah tersebut, 38 merek telah bergabung dalam Aismoli. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa masih ada hambatan dalam mengimplementasikan penggunaan kendaraan motor listrik, seperti belum meratanya keberadaan dealer di seluruh daerah.

Budi menekankan pentingnya dukungan dari Agen Pemegang Merek (APM) yang sudah memenuhi TKDN 40 persen, untuk melakukan penetrasi pasar dengan cepat dan menjalin kerjasama bisnis (B2B) untuk membuka dealer di berbagai daerah.