Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.670.000
Beli Rp2.530.000
IHSG 6.177,139
LQ45 609,402
Srikehati 299,172
JII 368,427
USD/IDR 17.821

Bantuan Pangan Pemerintah Ampuh Bisa Tekan Inflasi

Achmad Fauzi

Jum'at, 22 Desember 2023 | 13:57 WIB
Bantuan Pangan Pemerintah Ampuh Bisa Tekan Inflasi
Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi (tengah) saat berkunjung ke stan Gelar Pangan Nusantara (GPN) di Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu (22/10/2022). ANTARA/HO-Badan Pangan Nasional

Suara.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan bantuan pangan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat terbukti mampu menekan inflasi. Secara tahunan atau year on year (YoY), inflasi tetap terjaga dengan baik dalam kisaran 2,8 persen.

Menurut Arief, level inflasi itu masih sangat baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sementara, Bank Indonesia (BI) telah memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2023 berada dalam kisaran 4,4-5,3 persen.

"Terbukti inflasi kita sangat baik 2,8 persen, yang itu nggak banyak dicapai negara-negara lain di dunia dan pertumbuhan ekonomi kita di atasnya (infasi). Pak Presiden selalu menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus di atas inflasi," ujar Arief yang dikutip, Jumat (22/12/2023).

Arief menuturkan program bantuan pangan juga diterapkan oleh negara lain di dunia, tidak hanya Indonesia saja. Namun, dirinya membeberkan terdapat kendala yang dihadapi, salah satunya kondisi geografis yang menyulitkan pendistribusian bantuan pangan tersebut.

"Di Indonesia lebih unik lagi karena negara kepulauan. Lebih dari 17 ribu pulau ini kita sudah lakukan bantuan pangan di lebih dari 1,5 juta titik GPM (Gerakan Pangan Murah) dan ini memang satu-satunya di dunia karena negara lain nggak bisa serentak kaya di kita," kata Mantan Direktur Utama RNI ini.

Tak hanya untuk ekonomi makro saja, Arief menyebut, bantuan pangan ini juga bisa memberikan efek ganda kepada semua pihak. Dia menambahkan, lewat bantuan pangan ini, kata Arief, Presiden Jokowi ingin menyerap hasil panen petani dan peternak lokal untuk dibeli oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pangan.

"Jadi ini bukan uang habis pakai, uang hilang. Dibeli dengan harga yang baik kemudian disimpan menjadi CPP atau Cadangan Pangan Pemerintah. Jadi teman-teman petani hari ini sangat happy setiap ke sawah dengan Pak Presiden membeli di atas Rp7.000 harganya gabah kering siap panen, sehingga bisa dilihat NTP (Nilai Tukar Pertanian) tinggi di atas 113 persen. Dulu 95,28 persen, sekarang 113-114 persen," imbuh dia.

Arief menuturkan, program bantuan pangan semata-mata hanya untuk pengentasan kemiskinan, penurunan stunting hingga gizi buruk. Bapanas sendiri telah memetakan 74 kabupaten/kota se Indonesia untuk menyasar ke masyarakat rentan tersebut by name by address.

baca juga

"Ini bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat kelas bawah atau desil satu yang merupakan keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah," pungkas dia.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Kemendagri Minta Daerah dengan Inflasi Tinggi Waspada

Kemendagri Minta Daerah dengan Inflasi Tinggi Waspada

Bisnis | Selasa, 19 Desember 2023 | 07:58 WIB

Pelik! Ekonomi Indonesia 2024 Tak Capai 5%, Inflasi Bakal Melambung

Pelik! Ekonomi Indonesia 2024 Tak Capai 5%, Inflasi Bakal Melambung

Bisnis | Kamis, 07 Desember 2023 | 11:46 WIB

Jelang Natal dan Tahun Baru, Stok Beras RI Aman?

Jelang Natal dan Tahun Baru, Stok Beras RI Aman?

Bisnis | Rabu, 06 Desember 2023 | 16:01 WIB

Terkini

Polemik MBG Saat Libur Sekolah, Gapembi Kritik BGN

Polemik MBG Saat Libur Sekolah, Gapembi Kritik BGN

Bisnis | Sabtu, 20 Juni 2026 | 07:27 WIB

Pekan Kreatif Nusantara 2026, LPDB Koperasi Ajak Daerah Perkuat Ekonomi Kreatif Berbasis Koperasi

Pekan Kreatif Nusantara 2026, LPDB Koperasi Ajak Daerah Perkuat Ekonomi Kreatif Berbasis Koperasi

Bisnis | Sabtu, 20 Juni 2026 | 06:28 WIB

Bukan Cuma Cegah Abrasi, Inilah Manfaat Mangrove Bagi Keberlanjutan Ekonomi Pesisir

Bukan Cuma Cegah Abrasi, Inilah Manfaat Mangrove Bagi Keberlanjutan Ekonomi Pesisir

Bisnis | Sabtu, 20 Juni 2026 | 05:55 WIB

Amar Bank Tebar Dividen Rp110 Miliar

Amar Bank Tebar Dividen Rp110 Miliar

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 21:14 WIB

Makan Biaya Rp553 Miliar, Bandara International Minangkabau Dipercantik Nuansa Minang

Makan Biaya Rp553 Miliar, Bandara International Minangkabau Dipercantik Nuansa Minang

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 21:07 WIB

UMKM RI Diajari Smart Factory oleh Korea Selatan, Produksi Siap Berbasis AI

UMKM RI Diajari Smart Factory oleh Korea Selatan, Produksi Siap Berbasis AI

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 20:53 WIB

Tak Cuma Pegadaian, Kini Masyarakat Punya Pilihan Baru untuk Gadai Barang

Tak Cuma Pegadaian, Kini Masyarakat Punya Pilihan Baru untuk Gadai Barang

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 20:47 WIB

Gapembi Klarifikasi Sikap soal SE MBG, Soroti Tata Kelola Kebijakan

Gapembi Klarifikasi Sikap soal SE MBG, Soroti Tata Kelola Kebijakan

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 20:23 WIB

Sempat Tolak IMF dan World Bank, Purbaya Kini Cari Utang Rp 17,8 T ke China lewat Panda Bond

Sempat Tolak IMF dan World Bank, Purbaya Kini Cari Utang Rp 17,8 T ke China lewat Panda Bond

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 18:42 WIB

Pekerja PIPS Tolak Permenaker 7/2026, Khawatir Upah Mandek hingga Ancam Keandalan Listrik

Pekerja PIPS Tolak Permenaker 7/2026, Khawatir Upah Mandek hingga Ancam Keandalan Listrik

Bisnis | Jum'at, 19 Juni 2026 | 18:37 WIB