Kasus Suap SAP: Ada Jam Tangan Mewah Hingga Barang Branded untuk Pejabat RI

M Nurhadi

Rabu, 17 Januari 2024 | 18:51 WIB
Kasus Suap SAP: Ada Jam Tangan Mewah Hingga Barang Branded untuk Pejabat RI
SAP, perusahaan perangkat lunak Jerman suap pejabat Indonesia [Laman Resmi SAP]

Suara.com - Pejabat yang menerima suap dari perusahaan perangkat lunak Jerman, SAP, disebut menerima penyuapan dalam bentuk uang, fasilitas perjalanan internasional, dan barang-barang mewah.

Hal ini terungkap melalui dokumen Pengadilan Distrik Timur Virginia, yang juga menuliskan bahwa pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Badan Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI), yang kini bernama Bakti Kominfo menerima suap dari tahun 2015 hingga 2018.

Suap ini bertujuan agar pejabat terkait memuluskan SAP sebagai penerima kontrak dari pemerintah. Jaksa dalam keterangan terkait menyebut, kasus korupsi ini melibatkan tiga pihak dari Indonesia, termasuk dua karyawan SAP Indonesia dan seorang konsultan.

Kronologi Suap SAP

Suap SAP ke pejabat Idonesia bermula pada tanggal 8 Juni 2018, ketika seorang pekerja dari SAP Indonesia bersama seorang konsultan merancang sejumlah skema penyuapan pejabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dua sosok itu bertujuan menyuap pejabat KKP dalam bentuk uang sekitar US$3.600 sampai dengan US$5.040 (Rp50 juta hingga Rp70 juta). Dokumen terkait juga menyebut, pejabat KKP meminta uang diberikan secara tunai dan lobi terjadi antara dua pihak.

Dua bulan ke belakang, SAP sudah diuntungkan karena memperoleh kontrak pengadaan software dan jasa untuk BP3TI.  Dalam proses kontrak itu, SAP menyuap pejabat pejabat sekaligus memberikan 'hadiah' untuk keluarga mereka.

Kembali pada bulan Juni 2018, beberapa pejabat dari BP3TI, termasuk seorang pejabat tinggi di lembaga tersebut bersama keluarga mereka didampingi oleh pegawai SAP untuk 'jalan-jalan' ke Amerika Serikat.

Jaksa menyebut, perwakilan karyawan SAP Indonesia tersebut membayar semua belanjaan pejabat BP3TI dan keluarganya selama di AS, termasuk tas, gantungan kunci, oleh-oleh dan berbagai barang mewah lainnya. Pejabat yang sama juga menerima sebuah jam mewah dari pegawai SAP  

baca juga

Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan bekerja sama dengan Federal Bureau of Investigation (FBI) untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait kasus suap yang melibatkan perusahaan asal Jerman, SAP, dan pejabat di Indonesia tersebut.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Dugaan Pungli 93 Pegawai KPK: Kronologi, Kerugian dan Ancaman Hukuman

Dugaan Pungli 93 Pegawai KPK: Kronologi, Kerugian dan Ancaman Hukuman

News | Rabu, 17 Januari 2024 | 16:33 WIB

Luhut Minta Kebut Proyek IKD Pengganti e-KTP, Juli 2024 Selesai

Luhut Minta Kebut Proyek IKD Pengganti e-KTP, Juli 2024 Selesai

Tekno | Rabu, 17 Januari 2024 | 16:27 WIB

Langsung Koordinasi dengan FBI, KPK Kumpulkan Bukti Dugaan Suap Perusahaan Jerman ke Pejabat KKP dan Bakti Kominfo

Langsung Koordinasi dengan FBI, KPK Kumpulkan Bukti Dugaan Suap Perusahaan Jerman ke Pejabat KKP dan Bakti Kominfo

News | Rabu, 17 Januari 2024 | 13:26 WIB

Ketua KPK Perintahkan Dirdik Selidiki Informasi Perusahaan Jerman Suap Pejabat RI, Diduga Menyasar KKP

Ketua KPK Perintahkan Dirdik Selidiki Informasi Perusahaan Jerman Suap Pejabat RI, Diduga Menyasar KKP

News | Rabu, 17 Januari 2024 | 09:01 WIB

KPK Gerak Kumpulkan Bahan Keterangan Dugaan Suap Perusahaan Jerman ke Pejabat KKP dan Bakti Kominfo

KPK Gerak Kumpulkan Bahan Keterangan Dugaan Suap Perusahaan Jerman ke Pejabat KKP dan Bakti Kominfo

News | Selasa, 16 Januari 2024 | 21:44 WIB

KPK Berhasil Kembalikan Rp 525 Miliar Kepada Negara Sepanjang Tahun 2023

KPK Berhasil Kembalikan Rp 525 Miliar Kepada Negara Sepanjang Tahun 2023

Foto | Selasa, 16 Januari 2024 | 18:24 WIB

Terkini

Surya Paloh Desak RUU Pemilu Dikebut: Jangan Tunggu Sampai Tahun Depan

Surya Paloh Desak RUU Pemilu Dikebut: Jangan Tunggu Sampai Tahun Depan

News | Sabtu, 19 September 2026 | 23:45 WIB

Emil Audero Jadi Penyelamat Rayo Vallecano, 2 Kali Gagalkan Peluang Emas Osasuna

Emil Audero Jadi Penyelamat Rayo Vallecano, 2 Kali Gagalkan Peluang Emas Osasuna

Bola | Sabtu, 19 September 2026 | 23:10 WIB

Korban Keracunan MBG Jadi Bahan Candaan, Pegawai SPPG Bantul Dipanggil BGN

Korban Keracunan MBG Jadi Bahan Candaan, Pegawai SPPG Bantul Dipanggil BGN

News | Sabtu, 19 September 2026 | 23:00 WIB

Jateng Tembus 3 Besar Era Luthfi, Dubai Siapkan Rp5 T untuk Kilang Jepara, GSI: Ramah Investasi

Jateng Tembus 3 Besar Era Luthfi, Dubai Siapkan Rp5 T untuk Kilang Jepara, GSI: Ramah Investasi

Jawa Tengah | Sabtu, 19 September 2026 | 22:38 WIB

Penipu Catut Nama Orderkuota, Sebar CS Palsu Lewat Google

Penipu Catut Nama Orderkuota, Sebar CS Palsu Lewat Google

Bisnis | Sabtu, 19 September 2026 | 22:38 WIB

Kronologis WNI Terancam Hukuman Mati di Malaysia: Negatif Narkoba, Tidak Punya Riwayat Kejahatan

Kronologis WNI Terancam Hukuman Mati di Malaysia: Negatif Narkoba, Tidak Punya Riwayat Kejahatan

News | Sabtu, 19 September 2026 | 22:35 WIB

Buntut Presidential Threshold Dihapus, Surya Paloh Cium Wacana Syarat Capres Minimal Dukungan 2 Frak

Buntut Presidential Threshold Dihapus, Surya Paloh Cium Wacana Syarat Capres Minimal Dukungan 2 Frak

News | Sabtu, 19 September 2026 | 22:29 WIB

RUU Perampasan Aset Didesak Publik, Surya Paloh Ingatkan Jangan Dipaksakan

RUU Perampasan Aset Didesak Publik, Surya Paloh Ingatkan Jangan Dipaksakan

News | Sabtu, 19 September 2026 | 22:15 WIB

Harga Cabai Naik, Kemarau Panjang dan Jeda Panen Jadi Biang Kerok

Harga Cabai Naik, Kemarau Panjang dan Jeda Panen Jadi Biang Kerok

Bisnis | Sabtu, 19 September 2026 | 22:05 WIB

Surya Paloh Buka-bukaan Soal Parliamentary Threshold 7 Persen: NasDem Rela Tersingkir dari Parlemen

Surya Paloh Buka-bukaan Soal Parliamentary Threshold 7 Persen: NasDem Rela Tersingkir dari Parlemen

News | Sabtu, 19 September 2026 | 21:34 WIB

×