Suara.com - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ikut bersuara soal anggapan Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang menilai hilirisasi dilakukan secara ugal-ugalan.
Bahlil justru merasa bingung dengan penilaian tersebut. Bahlil menyebut, peniliaian itu menggambarkan bahwa tidak Cak Imin tidak paham hilirisasi di sektor pertambangan.
"Itu saya bingung. Itu akibat karena mereka enggak paham," ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Mantan Ketua Umum Hipmi ini menjelaskan,hilirisasi industri pertambangan sebelum berjalan harus memenuhi kaidah norma dalam aturan Undang-undang (UU).
Mulai dari perizinan Amdal hingga permasalahan harus diselesaikan, sebelum pabrik dari hilirisasi itu berjalan.
"Jadi kalau sudah memenuhi standar di mananya yg ugal ugalan. Memang kita lakukan secara masif itu utk dorong percepatan. Karana bagaimana mungkin negara perdagangan kita akan jadi surplus 36 (bulan) berturut turut kalau produk yg kita hasilkan tak jadi produk kualitas tinggi," kata dia.
Namun demikian, Bahlil mengakui memang ada kesalahan -kesalahan dalam proses hilirisasi. Dia berjanji akan melakukan evaluasi dan perbaikan ke depannya.
"Saya harus mengakui di balik itu semua ada bagian yg harus kita perbaiki ke depan, K3-nya, jadi ke depan kita dalam beri izin kepada perusahaan yg holriirasi kita akan perketa termasuk K3. Kita tidak ingin ada korban jiwa, kita tidak ingin ada pencemaran lingkungan. Kaidah norma Standar yg jadi bagain yg harus dipenuhi harus kita jalankan," ucap dia.
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai hilirisasi di pertambahan dilakukan pemerintah secara ugal-ugalan. Cak Imin menyebut hilirisasi di sektor pertambangan selain merusak alam, juga tidak memberikan dampak positif bagi daerah.
"Perkembangan hilirisasi maupun tambang tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar," imbuh Cak Imin.
TERPOPULER
