Kenaikan Pajak Bisa Memperburuk Ekonomi Masyarakat, Pengamat Peringatkan Pemerintah

Suara.com - Ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mendorong pemerintah untuk mempertahankan kebijakan fiskal guna menjaga tingkat konsumsi rumah tangga tetap kuat.

Hal ini diharapkan dapat menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah perlambatan ekonomi yang dialami beberapa mitra dagang seperti China, Jepang, dan negara-negara Uni Eropa.

“Karena yang akan menjadi kekuatan Indonesia saat ini, di tengah bonus demografi adalah konsumsi rumah tangga yang besar. Jadi, konsumsi harus dijaga, terutama untuk kelas menengah, dengan kebijakan fiskal yang akomodatif,” kata Bhima pada Kamis (22/2/2024).

Pemerintah juga diminta untuk menghindari kebijakan kenaikan pajak yang signifikan, terutama yang berdampak pada kelas menengah dalam hal tarif.

Selain itu, penting untuk terus meningkatkan kebijakan subsidi dan bantuan sosial (bansos) sebagai alat penyerap dampak atau penangkal guncangan ekonomi dari luar negeri.

“Itu penting untuk dijaga,” ujar dia, dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terus digunakan sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat, baik dari risiko perlambatan ekonomi global maupun situasi ekonomi domestik.

Bansos merupakan salah satu intervensi APBN dalam upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah volatilitas harga pangan bergejolak, di mana anggarannya termasuk dalam program perlindungan sosial (perlinsos) bersamaan dengan kebijakan subsidi. Untuk 2024, anggaran perlinsos ditetapkan senilai Rp493,5 triliun.

Sri Mulyani mengatakan intervensi APBN dalam mengendalikan harga pangan bergejolak tidak hanya melalui program bansos. Intervensi juga dilakukan melalui anggaran ketahanan pangan, yang tercatat sebesar Rp104,2 triliun pada tahun lalu dan Rp114,3 triliun pada tahun ini.