Suara.com - Program kerja Calon Presiden – Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka mulai digaungkan kendati keduanya belum pasti memenangi Pemilu 2024. Pro – kontra soal makan siang dan susu gratis ini menjadi perbincangan berbagai kalangan karena dianggap akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Muncul juga wacana apakah susu gratis tersebut bakal impor. Pasalnya pasokan susu lokal pun terbatas sehingga diprediksi tak dapat memenuhi kebutuhan program kerja ini.
Catatan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan nilai impor susu sapi Indonesia mencapai USD 921 juta atau sekitar Rp14 triliun. Pasokannya didatangkan dari Selandia Baru, Amerika Serikat, Australia, Belgia, dan Malaysia.
Sasaran Program Makan Siang dan Susu Gratis
Dalam kesempatan terpisah, Komandan Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran, Budisatrio Djiwandono menyatakan program makan siang dan susu gratis ini akan dijalankan Prabowo – Gibran segera setelah keduanya dilantik.
Program ini akan dilaksanakan secara bertahap sehingga mampu menjangkau sedikitnya 82,9 juta anak Indonesia pada 2029 nanti.
Pernyataan Budisatrio ini sekaligus meluruskan kabar yang simpang – siur di masyarakat, yang menyebutkan bahwa makan siang dan susu gratis baru akan dimulai pada 2029. Namun, dia tak menjabarkan secara rinci sumber – sumber pangan tersebut, termasuk apakah akan menggunakan produk lokal atau impor.
“Isu yang menyebutkan Program makan siang dan susu gratis baru dijalankan pada 2029 itu tidak benar. Program ini adalah program utama Prabowo Gibran dan langsung akan dijalankan setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.” tegas Budisatrio Djiwandono, Jumat (16/2/2024).
Makan Siang dan Susu Gratis Bebani APBN
Isu defisit anggaran sudah membayangi kendati program makan siang dan susu gratis ini belum dijalankan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan program ini masih dalam tahap kajian untuk mencari angka pagu indikatif sebagai acuan pagu anggaran yang tepat.
Nantinya hasil perhitungan dan perundingan akan diberikan pada kementerian atau lembaga yang sesuai sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja selanjutnya. Hingga sebulan ke depan pengkajian mengenai pagu indikatif masih akan dilakukan sampai KPU memutuskan siapa yang akan memimpin pemerintahan dalam periode mendatang.
Sementara itu, data yang diperoleh Suara.com menunjukkan adanya defisit APBN selama 2024, salah satunya karena membengkaknya alokasi bantuan sosial.
Beberapa pengeluaran tambahan yang mengakibatkan peningkatan defisit anggaran sebenarnya terpetakan cukup jelas. Salah satunya tambahan anggaran subsidi pupuk sebesar Rp14 triliun, tambahan BLT tunai sebesar Rp600,000 untuk total 22 juta KPM, sebesar Rp11,25 triliun, bantuan sembako untuk penerima manfaat hingga Juni 2024, sebesar Rp17,5 triliun, dan anggaran tambahan untuk subsidi Pertamina dan PLN guna menjaga harga BBM dan tarif dasar listrik agar stabil.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
TERPOPULER
