Bagaimana Kelola APBN dari Era Jokowi ke Presiden Baru, Ini Kata Wamenkeu

Suara.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetap dipertahankan agar tetap kredibel, transparan, dan akuntabel selama masa transisi pemerintahan.

Suahasil menekankan bahwa Indonesia telah memiliki pengalaman yang berharga dalam menghadapi berbagai peristiwa pemilu, di mana selalu terjaga kredibilitas dan transparansi APBN.

“Pelaksanaan APBN tahun 2024 dan penyusunan APBN tahun 2025 juga akan dilaksanakan sesuai dengan siklus yang telah disepakati dengan parlemen,” kata Suahasil di Jakarta, Senin.

Ia juga menambahkan bahwa berbagai pengalaman dari masa lalu telah menjadi dasar untuk terus melakukan perbaikan yang dapat meningkatkan kualitas APBN Indonesia, sehingga dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat Indonesia.

Kemudian, Kementerian Keuangan juga akan terus mengelola defisit fiskal sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan penerbitan instrumen utang yang bertanggung jawab dan memperhitungkan kondisi dan situasi global.

Tindakan untuk meningkatkan rasio pajak (tax ratio) dalam pengelolaan APBN juga akan terus dilanjutkan, seperti melalui reformasi perpajakan yang mencakup pengembangan inti sistem perpajakan dan peningkatan integrasi antara Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mempermudah individu dan UMKM dalam urusan pajak.

Selain itu, Wamenkeu juga menyoroti bahwa pengelolaan APBN di Indonesia telah menunjukkan kemampuan adaptif yang memadai dalam menanggapi berbagai dinamika ekonomi selama masa pandemi dan proses pemulihan.

“Pengelolaan APBN Indonesia telah mendapat berbagai penghargaan dari dunia internasional dan saya meyakini bahwa ini akan berlanjut,” tutur dia.

Diketahui, APBN mengalami surplus sebesar Rp22,8 triliun per 15 Maret 2024. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp493,2 triliun atau setara dengan 17,6 persen dari target yang sebesar Rp2.802,3 triliun. Sementara belanja negara tercatat sebesar Rp470,3 triliun. Nilai itu setara dengan 14,1 persen dari pagu anggaran sebesar Rp3.325,1 triliun. Sementara keseimbangan primer tercatat sebesar Rp132,1 triliun.