Nilai Korupsi Harvey Moeis Suami Sandra Dewi Bisa Buat Separuh Biaya Bangun IKN

Suara.com - Pengusaha Harvey Moeis tengah jadi sorotan publik di Tanah Air. Sebab, Suami Sandra Dewi ini tersandung kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan atau IUP PT Timah Tbk 2015-2022.

Dalam kasus itu, Harvey diduga memfasilitasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah pada rentang waktu 2018 hingga 2019 sebagai kepanjangan tangan PT RBT. Kasus ini sama dengan crazy rich PIK Helena Lim.

Kemdudian, Harvey juga berperan mencari rekanan dalam urusan penyewaan alat peleburan timah di kegiatan pertambangan ilegal tersebut.

Adapun, nilai kerugian dari kasus Harvey Moeis itu mencapai Rp 271 triliun. Angka itu cukup besar dalam kasus korupsi, bahkan nilai korupsi itu bisa membiayai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Seperti dilansir dari situs Otoritas IKN (OIKN), pembangunan IKN membutuhkan biaya sebesar Rp 466 triliun. Sehingga, dana korupsi Harvey tersebut bisa membiayai lebih dari separuh pembangunan IKN.

Untuk diketahui sendiri, rencananya OIKN akan mengundang investor untuk membiayai pembangunan tersebut. Kekinian, pembangunan tahap I juga tengah berjalan

Gunakan APBN

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah terus mengucurkan dana infrastruktur untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara. Hingga Februari 2024, pemerintah telah mencairkan anggaran sebesar Rp 2,3 triliun untuk IKN.

"Dari Rp 39,3 triliun tahun ini, realisasinya adalah Rp2,3 triliun atau baru 5,8 persen dari pagu anggaran," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers yang dikutip, Selasa (26/3/2024).

Anggaran tersebut untuk membangun kawasan istana negara, tower rusun ASN, dan rumah menteri.

Selanjutnya, dana tersebut juga untuk menggarap pembangunan jalan tol, jembatan, bandara di IKN, rehabilitasi hutan dan lahan, serta pengendalian banjir berupa penataan dan penyempurnaan bendungan.

Secara rinci, dana yang digunakan untuk pembangunan infratruktur yaitu sebesar Rp 400 miliar.

Kementerian keuangan juga memberikan hibah anggaran sebesar Rp 1,9 triliun untuk pembangunan IKN di luar infrastruktur mulai dari persiapan pemindahan, laporan dan rekomendasi kebijakan pada Kementerian/Lembaga.