Lawan Mafia Tanah, Ratusan Karyawan BMI Gelar Aksi di PN Kepanjen

Suara.com - Setidaknya terdapat 250 orang karyawan PT Bumi Menara Internusa (BMI) Cabang Dampit, Malang bersama warga, melakukan aksi unjuk rasa di Pengadilan Negeri Kepanjen demi menyuarakan keresahan mereka.

Aksi tersebut menuntut pembatalan putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung (MA) No. 1944 K/PDT/2023 yang sangat mengancam kehidupan lebih dari 2.500 pekerja dan keluarganya serta warga sekitar.

Aksi karyawan dan masyarakat tersebut menolak eksekusi terhadap tanah yang saat ini menjadi lokasi pabrik pengolahan hasil perikanan PT BMI yang masih beroperasi hingga saat ini. Pabrik yang menjadi tumpuan hidup banyak keluarga tersebut terletak di Jl. Pahlawan No. 1-3, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

"Rencana eksekusi tersebut tentunya sangat meresahkan karyawan dan warga di sekitar lokasi. Kami perwakilan karyawan dari PT Bumi Menara Internusa Cabang Malang beserta warga sekitar, mendesak agar putusan MA No. 1944 K/PDT/2023 dibatalkan. Kami memohon agar hukum di negeri ini agar ditegakkan sesuai bukti-bukti dan fakta yang sebenarnya" ujar Legal Corporate PT. BMI, Dwi Ibnu, dalam keterangan resminya, Kamis (23/5/2024).

Sekitar 250 karyawan dan masyarakat melakukan aksi dengan berkumpul di PT. Bumi Menara Internusa Cabang Malang. Kemudian rombongan pun bergerak melalui Jl. Segaluh, lalu Jl. Penataran, dan terakhir Jl. Nasional sebelum tiba di Pengadilan Negeri Kepanjen.

Aksi karyawan dan masyarakat tersebut dilakukan sehubungan dengan gugatan atas tanah milik Indra Winoto yang digunakan oleh PT BMI untuk operasional perusahaannya dengan alas hak SHM 463 yang terletak di Jl. Pahlawan No.1-3, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur yang dimenangkan oleh pihak penggugat yakni May Setyawati dkk hingga tingkat Kasasi dan pada saat ini sedang dalam proses permohonan eksekusi lahan.

"Kami sebagai karyawan PT BMI Dampit dan juga warga sekitar pabrik merasa perlu untuk membuat suatu pernyataan sebagai bahan pertimbangan oleh Bapak Hakim Yang Mulia Ini tanpa bermaksud mengintervensi proses hukum yang berjalan, pada proses PK (Peninjauan Kembali) kasus ini," ujar Ibnu lebih lanjut.

Dirinya kembali menegaskan bahwa lahan yang digugat milik Indra Winoto tersebut dipinjampakaikan kepada PT BMI Dampit hingga dibangun menjadi perusahaan tempat para karyawan berkerja selama ini. Di lahan tersebut berdiri perusahaan yang menghidupi secara langsung kurang lebih 2.000 karyawan.

"Para karyawan sudah bertahun-tahun bekerja di pabrik ini, begitu juga sebagian warga sekitar yang sudah bertahun-tahun berjualan di sekitar pabrik ini. Sehingga mereka pun merasa terpanggil untuk memberikan dukungan kepada pabrik ini," katanya.

Kemudian dia menambahkan pihaknya telah mempelajari dan memahami pokok permasalahan yang menjadi dasar adanya gugatan perkara ini.

"Menurut kami saat masalah ini diputuskan pada persidangan yang lalu, alat bukti yang dimiliki oleh Para Tergugat, yaitu pak Indra Winoto dan PT BMI memang belum bisa mematahkan dalil yang diajukan oleh Penggugat. Tetapi untuk saat ini pihak Tergugat yaitu pak Indra Winoto dan PT BMI sudah mempunyai alat bukti baru, yang menurut kami sangat meyakinkan bahwa pak Indra Winoto dan PT BMI adalah pihak yang benar," jelasnya.

Karena itulah segenap karyawan dan warga masyarakat memohon kepada Hakim Yang Mulia agar bersedia memeriksa bukti baru yang diajukan oleh Para Tergugat dengan seksama. Sehingga bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan alat bukti yang benar.

"Kami yakin masih ada keadilan di negara ini, dan masih banyak penegak hukum yang berhati mulia untuk menegakkan kebenaran dan keadilan berdasakan alat bukti yang benar," ujarnya.

Dirinya sangat meyakini jika kebenaran dan keadilan ditegakkan berdasarkan alat bukti yang benar maka pihak Tergugat akan menjadi pihak yang memenangkan kasus ini. Dampaknya tentu saja semua karyawan akan tetap bekerja dengan tenang dan banyak keluarga yang terselamatkan.

“Pengajuan permohonan PK dan memori PK kami lakukan, karena kami menemukan bukti-bukti baru (novum) yang sifatnya sangat menentukan dan telah ada ketika perkara berlangsung di tingkat sebelumnya,” tegasnya.