Suara.com - Presiden RI Joko Widodo mencanangkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI akan berlangsung di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan menghadirkan lokasi pusat baru pemerintahan ini, maka Indonesia siap melangkah menuju rencana kepindahan dari Jakarta.
Dikutip dari kantor berita Antara, Kepala Otorita IKN (OIKN) dan Wakil Kepala OIKN melakukan pengunduran diri. Penggantinya adalah Pelaksana Tugas (Plt) OIKN dan Plt Wakil Kepala OIKN.
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus dan Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menyatakan bahwa penetapan kepala dan wakil kepala OIKN yang definitif menjadi salah satu strategi untuk menjaga kepercayaan investor.
Selain perlu segera menetapkan pemimpin definitif pembangunan IKN, pemerintah juga mesti menetapkan target realistis pembangunan agar memberikan kepastian kalkulasi kepada para investor.
Bahtiar Rifai, ekonom sekaligus Ketua Kelompok Riset Knowledge Based Economy Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan bahwa perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia yang direncanakan digelar di IKN adalah momentum kuat.
Yaitu untuk menarik minat investasi, sekaligus sebagai pembuktian progres proyek strategis kawasan ibu kota baru ini.
"Pemerintah masih punya waktu dua bulan sebelum momen Agustusan. Ini justru critical time buat pemerintah untuk menunjukkan langkah-langkah konkret sebagai sinyal positif bagi investor," papar Bahtiar Rifai.
Bahtiar Rifai menandaskan bahwa perayaan HUT 17 Agustus di IKN akan menjadi tolok ukur para investor dalam melihat pencapaian pemenuhan infrastruktur dasar proyek strategis nasional di sana.
Antara lain ketercukupan air, akses listrik, energi, ketersediaan jaringan transportasi, serta telekomunikasi.
Selanjutnya, perayaan Kemerdekaan RI di IKN turut menjadi miniatur proyeksi keramaian masyarakat, sehingga para investor bisa menghitung kalkulasi pasar yang bisa diperoleh.
"Saya bilang perayaan HUT seperti prototype new capital, itu yang paling paling penting. Karena yang paling dibutuhkan dari swasta itu adalah bukti nyata bahwa ini beroperasi," tukas Bahtiar Rifai.
Sarannya, untuk menarik minat investasi agar lebih masif lagi, pemerintah bisa menawarkan skema kerja sama yang variatif bagi sektor swasta.
Seperti halnya tidak hanya memberikan skema konsesi dari bisnis di IKN, melainkan turut memberikan proyeksi inovasi dari pemerintah, sehingga membuat Ibu Kota Indonesia di Kalimantan Timur ini lebih maju lagi.
"Pemerintah dan swasta duduk bareng bagaimana pemerintah membantu swasta untuk creating market. Karena swasta itu pada saat membangun sesuatu atau investasi sesuatu, akan berhitung tentang pasarnya. Sejauh mana insentif yang diberikan pemerintah dapat menciptakan pasar itu," pungkas Bahtiar Rifai.
TERPOPULER
