Suara.com - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu ikut bersuara soal isu dugaan tak terpilihnya salah satu petinggi Muhammadiyah menjadi Komisaris Bank Syariah Indonesia (BSI).
Isu ini digadang-gadang menjadi pemicu PP Muhammadiyah memindahkan seluruh dananya dari BSI ke bank syariah lainnya.
Seperti dilansir dari akun X resminya @msaid_didu, Jumat (21/6/2024), Said Didu menyebut, gagalnya petinggi Muhammadiyah mengisi jajaran komisaris BSI bukan kesalahan manajemen.
Akan tetapi, itu kesalahan pemeritah sebagai pemegang saham pengendali BSI.
“Ini bukan salah manajemen BSI tapi salah pemegang saham yaitu Menteri Negara BUMN atau Presiden," tulis Said Didu.
Dirinya melanjutkan, penunjukkan komisaris BUMN itu merupakan wewenang pemegang saham pengendali dalam hal ini pemerintah.
"Karena yang mengangkat Komisaris BUMN adalah Menteri BUMN atas arahan atau persetujuan Presiden," kata Said Didu.
Sebagai informasi, keputusan pengurasan dana berasal dari memo Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 320/I.0/A/2024 tertanggal 30 Mei 2024. Memo itu ditandatangani oleh Ketua Muhammadiyah Agung Danarto dan Sekretaris Muhammadiyah Muhammad Sayuti.
Dalam memo itu disebutkan PP Muhammadiyah akan mengalihkan dana di BSI ke Bank Bukopin Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, dan bank-bank syariah daerah.
Seperti dilansir Antara, Kamis (6/6/2024), Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Anwar Abbas menyebut selama ini dana organisasi mayoritas berada di BSI, sedangkan dana di Bank Syariah lain masih minim.
Hal ini menimbulkan risiko konsentrasi, sehingga diputuskan untuk dialihkan seluruh dana dari BSI.
Sehingga bank-bank syariah lain tersebut tidak bisa berkompetisi dengan margin yang ditawarkan oleh BSI, baik dalam hal yang berhubungan dengan penempatan dana maupun pembiayaan. Bila hal ini terus berlangsung, maka tentu persaingan di antara perbankan syariah yang ada tidak akan sehat dan itu tentu jelas tidak kita inginkan," ujar Anwar.
TERPOPULER
