Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.685.000
Beli Rp2.530.000
IHSG 5.886,032
LQ45 586,842
Srikehati 288,489
JII 347,233
USD/IDR 17.977

2.086 Ha Lahan IKN Belum Status Clean and Clear, Kementerian ATR/ BPN Terus Dampingi

RR Ukirsari Manggalani

Sabtu, 29 Juni 2024 | 07:54 WIB
2.086 Ha Lahan IKN  Belum Status Clean and Clear, Kementerian ATR/ BPN Terus Dampingi
Konstruksi bangunan di atas lahan IKN. Sebagai ilustrasi [Ist]

Suara.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bakal segera menuntaskan lahan sekira 2.086 hektare yang belum clean and clear di IKN.

Dikutip dari kantor berita Antara, clean and clear adalah kondisi dengan intinya jangan sampai ada masyarakat menduduki, kemudian jangan sampai belum ditangani dengan baik dan sesuai aturan.

Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa untuk Ibu Kota Nusantara (IKN), dari 36 ribu hektare tanah dipersiapkan untuk pembangunan. Fokus di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), supporting system, distrik-distrik, education, cultural, dan sebagainya.

Dari 36 ribu hektare itu, ada 2.086 hektare yang masih dinyatakan belum clean and clear. 

Menteri ATR/BPN menyebutkan bahwa Kementerian ATR/BPN terus mengawal sosialisasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) bagi 2.086 hektare lahan di IKN yang masih terkendala pembebasan lahan.

"Kami terus mengawal prosesnya. Baru saja saya kemarin berkomunikasi dengan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni yang menjalankan tugas sebagai Plt. Wakil Kepala Otorita IKN,” jelas Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono di Palangka Raya, Kalimantan Tengah pada Jumat (28/6/2024).

“Kami saling berkomunikasi, saya sampaikan agar kita kawal bersama-sama terkait 2.086 hektare yang masih ada masalah. Per kemarin itu sudah dilakukan sosialisasi terkait dengan PDSK," jelasnya.

Bagi masyarakat yang ada di sejumlah lokasi tanah IKN dan perlu mendapatkan PDSK termasuk uang ganti rugi, kerohiman dan lain sebagainya ada proses dilakukan.

"Kami turut mengawal proses itu. Ada appraisal yang dikelola dengan baik, ada mekanismenya, ada tim terpadu di bawah pemerintah provinsi Kalimantan Timur termasuk di bawah Otorita IKN sendiri," papar Agus Harimurti Yudhoyono.

Menurutnya, tim bekerja sama dengan baik sehingga setelah tersosialisasi dengan baik tidak ada lagi masalah. Termasuk diterima secara umum oleh masyarakat.

Setelahnya lahan akan dieksekusi serta akan direlokasi dengan baik.

"Di situlah akan clean and clear semuanya, kami serahkan secara administrasi dan bisa dibangun seperti yang direncanakan OIKN,” lanjut putra pertama salah satu presiden sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. 

“Ada dua yang menjadi prioritas di antara 2.086 hektare tanah ini, pertama ada (lahan) Ruas Tol IKN seksi 6A dan 6B dan satu lagi untuk pengendalian banjir Sepaku," tutup Agus Harimurti Yudhoyono.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Pelemahan Rupiah Belum Berdampak pada Proyek IKN, Basuki: Kontraktor Belum Mengeluh

Pelemahan Rupiah Belum Berdampak pada Proyek IKN, Basuki: Kontraktor Belum Mengeluh

News | Kamis, 11 Juni 2026 | 15:30 WIB

Kejar Tayang IKN 2028, Basuki Minta Tambahan Anggaran Rp15,5 Triliun ke DPR

Kejar Tayang IKN 2028, Basuki Minta Tambahan Anggaran Rp15,5 Triliun ke DPR

News | Kamis, 11 Juni 2026 | 14:53 WIB

Nama AHY Dikaitkan Kasus BGN, Demokrat Tegaskan Itu Fitnah

Nama AHY Dikaitkan Kasus BGN, Demokrat Tegaskan Itu Fitnah

News | Rabu, 10 Juni 2026 | 10:50 WIB

Putra SBY Jadi Bos Komite Kereta Cepat, Purbaya, Rosan hingga Nusron Wahid Jadi Anak Buah

Putra SBY Jadi Bos Komite Kereta Cepat, Purbaya, Rosan hingga Nusron Wahid Jadi Anak Buah

Bisnis | Sabtu, 30 Mei 2026 | 17:45 WIB

5 Hari Hilang di Hutan IKN, Pemburu Ini Ditemukan Hidup secara Ajaib

5 Hari Hilang di Hutan IKN, Pemburu Ini Ditemukan Hidup secara Ajaib

News | Jum'at, 29 Mei 2026 | 16:23 WIB

MK Ancam Coret Parpol Tanpa 30% Caleg Perempuan, Demokrat Tak Gentar

MK Ancam Coret Parpol Tanpa 30% Caleg Perempuan, Demokrat Tak Gentar

News | Rabu, 27 Mei 2026 | 11:49 WIB

AHY: Perjuangan Demokrat Bukan Cuma Bagi-bagi Kurban, Tapi Kebijakan Pro-Rakyat

AHY: Perjuangan Demokrat Bukan Cuma Bagi-bagi Kurban, Tapi Kebijakan Pro-Rakyat

News | Rabu, 27 Mei 2026 | 11:39 WIB

PDIP Usul Gibran Rakabuming Berkantor di IKN, PSI: Harusnya yang Didesak Itu Prabowo!

PDIP Usul Gibran Rakabuming Berkantor di IKN, PSI: Harusnya yang Didesak Itu Prabowo!

Video | Sabtu, 23 Mei 2026 | 09:33 WIB

Pemindahan Ibu Kota Negara Masih Tunggu Keppres, Pakar Desak Pemerintah Segera Tetapkan Arah Jelas

Pemindahan Ibu Kota Negara Masih Tunggu Keppres, Pakar Desak Pemerintah Segera Tetapkan Arah Jelas

News | Selasa, 19 Mei 2026 | 21:18 WIB

Komarudin PDIP Usul Wapres Gibran Berkantor di IKN Agar Gedung Tak Mangkrak Usai Putusan MK

Komarudin PDIP Usul Wapres Gibran Berkantor di IKN Agar Gedung Tak Mangkrak Usai Putusan MK

News | Senin, 18 Mei 2026 | 16:18 WIB

Terkini

Marketeers Tech for Business 2026: Jurus Baru Digital Marketing di Era AI

Marketeers Tech for Business 2026: Jurus Baru Digital Marketing di Era AI

Bisnis | Jum'at, 12 Juni 2026 | 13:06 WIB

Listrik Sejumlah Wilayah Jawa Padam, Mas Bahlil Bilang Masalahnya di PLN

Listrik Sejumlah Wilayah Jawa Padam, Mas Bahlil Bilang Masalahnya di PLN

Bisnis | Jum'at, 12 Juni 2026 | 12:57 WIB

Gegara Bau Asap, Perokok Mulai Berbondong-bondong Gunakan Vape

Gegara Bau Asap, Perokok Mulai Berbondong-bondong Gunakan Vape

Bisnis | Jum'at, 12 Juni 2026 | 12:41 WIB

IHSG Tembus Level 6.000 Lagi, Saham BUMI dan BRMS Diburu Investor

IHSG Tembus Level 6.000 Lagi, Saham BUMI dan BRMS Diburu Investor

Bisnis | Jum'at, 12 Juni 2026 | 12:35 WIB

Kemnaker Raih 2 Penghargaan Government Social Media Summit 2026

Kemnaker Raih 2 Penghargaan Government Social Media Summit 2026

Bisnis | Jum'at, 12 Juni 2026 | 11:37 WIB

Prabowo Mau Borong Rudal BrahMos dari India, Ekonom Ingatkan Risiko Utang Rp7 Triliun

Prabowo Mau Borong Rudal BrahMos dari India, Ekonom Ingatkan Risiko Utang Rp7 Triliun

Bisnis | Jum'at, 12 Juni 2026 | 11:19 WIB

Rupiah Melemah Jadi Alasan Tarif Pesawat Naik, Alvin Lie ke Menhub Dudy: Dia Melanggar Undang-undang

Rupiah Melemah Jadi Alasan Tarif Pesawat Naik, Alvin Lie ke Menhub Dudy: Dia Melanggar Undang-undang

Bisnis | Jum'at, 12 Juni 2026 | 11:10 WIB

BI Sebut Obat Kuat Ini Bikin Rupiah Mulai Menguat Lawan Dolar AS

BI Sebut Obat Kuat Ini Bikin Rupiah Mulai Menguat Lawan Dolar AS

Bisnis | Jum'at, 12 Juni 2026 | 11:02 WIB

Program 3 Juta Rumah, Kredit Perumahan Rp500 Miliar Dapat Penguatan Mitigasi Risiko

Program 3 Juta Rumah, Kredit Perumahan Rp500 Miliar Dapat Penguatan Mitigasi Risiko

Bisnis | Jum'at, 12 Juni 2026 | 10:54 WIB

Pengamat Sentil Menhub soal Wacana Kenaikan Tarif Pesawat: Mau Langgar Aturan?

Pengamat Sentil Menhub soal Wacana Kenaikan Tarif Pesawat: Mau Langgar Aturan?

Bisnis | Jum'at, 12 Juni 2026 | 10:52 WIB