Suara.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengakui sistem logistik harus dipadankan agar biaya logistik lebih efisien. Caranya, melakukan kolaborasi sistem milik pemerintah dengan swasta.
Kasubdit Pelayanan Jasa dan Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, I Komang Wisnu Dananjaya mengatakan, bagi pelaku usaha logistik, efisiensi logistik transportasi selalu menjadi perhatian nomor satu.
"Karena itu pelaku usaha membutuhkan interaksi yang sederhana dan integrasi," ujarnya dalam diskusi IPEC yang dikutip Selasa (2/7/2024).
Menurut Komang, hal ini merupakan tantangan bersama bagi para pemangku kepentingan dan sangat membutuhkan dukungan dan kolaborasi dalam platform logistik pemerintah, yang di integrasikan dalam satu sistem yang efisien.
Komang menjelaskan, semangat efisiensi dan efektivitas ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang akan giat mengatur strategi efisiensi melalui National Logistik Ecosystem (NLE).
Sebab, jelas dia, melalui NLE, diharapkan dapat menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan, sarana pengangkut, hingga barang tiba di gudang, termasuk perizinan dan penyelesaian dokumen pengiriman yang di integarasikan dalam satu sistem kemudahan 'single submission'
Dia menyebut, kolaborasi platform logistik pemerintah dan swasta yang di integrasikan dalam single submission telah sejalan dengan semangat Ditjen Hubla Kemenhub.
"Makanya Ditjen Hubla Kemenhub terus mengikuti arus perkembangan zaman melalui digitalisasi, salah satunya proses pelayanan kapal dan barang melalui sistem inaportnet," imbuh dia.
Selain itu, untuk memudahkan akses layanan logistik melalui kolaborasi sistem-sistem pemerintah khususnya di Pelabuhan, Lembaga National Single Window telah mengembangkan sistem aplikasi terkolaborasi yang disebut Sistem Single Submission Pengangkut atau SSm Pengangkut.
"SSm Pengangkut saat ini telah di uji coba di 46 Pelabuhan," ujar Komang.
Sementara, Ketua FIATA regional Asia Pasifik, Yukki Nugrahawan Hanafi, RI Indonesia jangan terpengaruh dengan penilaian World Bank atau Bank Dunia pada tahun lalu telah merilis Logistics Performance Index (LPI) Indonesia di peringkat 63 dengan nilai 3.0, pada tahun 2023.
Biaya logistik nasional pun, dinilai World Bank pada tahun itu masih tergolong tinggi, yaitu 14,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Kita jangan terpengaruh dengan penilaian Bank Dunia itu, Itu cuma persepsi. Marilah kedepan kita bicara baik soal logistik nasional ini," kata Yukki.
Untuk mendongkrak LPI itu, Yukki menilai diperlukan kolaborasi antar stakeholders, penguatan konektivitas dan transportasi serta infrastruktur, termasuk teknologi dan informasi yang berkaitan erat dengan kinerja logistik. Menurut Yukki, biaya logistik ditentukan dari pergerakan dan kenaikan volume.
TERPOPULER
