Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai raihan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 dari BPK bukan suatu prestasi.
Menurut Jokowi, memang suatu kewajiban bagi pemerintah untuk mengelola keuangan negara dari APBN dengan baik. Karena, pada dasarnya, dana APBN berasa dari rakyat untuk digunakan kepentingan rakyat.
"Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, uang negara, kita harus merasa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa," kata Presiden Jokowi pada Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas LHP LKPP Tahun Anggaran 2023 di JCC Senayan, seperti dilansir Antara, Senin (8/7/2024).
Dalam kesempatan yang dihadiri seluruh kepala daerah, Presiden menekankan Indonesia tengah menghadapi dunia yang penuh gejolak, seperti konflik geopolitik, perang dagang yang semakin memanas, serta perubahan iklim.
Pertumbuhan ekonomi global juga melambat yang tahun ini diproyeksikan hanya mencapai 3,2 persen, bahkan krisis ekonomi yang melanda beberapa kawasan.
"Ini patut kita syukuri ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Ekonomi (Indonesia) tetap tumbuh di atas 5 persen. Kita tahu kuartal pertama tahun ini tumbuh 5,11 persen, inflasi tetap terjaga," jelas Mantan Walikota Solo ini.
Kepala Negara juga mengapresiasi terjaganya inflasi di setiap daerah karena Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi secara rutin dengan para kepala daerah.
Presiden menambahkan stabilitas politik di Indonesia terlihat dari pelaksanaan Pemilu yang berjalan dengan baik.
"Ini semua adalah modal dasar kita dalam membangun negara ini. Namun untuk tumbuh lebih tinggi, untuk lebih kompetitif dengan negara-negara lain, kita harus lincah, cepat dan taktis," pungkas Jokowi.
Baca Juga: Jokowi: Alhamdulillah, Ekonomi dan Politik di Indonesia Sangat Stabil
