Suara.com - Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya kembali menjadi perbincangan hangat setelah Menteri Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan agar PLTU tersebut "disuntik mati" lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan.
Keputusan ini diambil sebagai upaya untuk mengatasi masalah polusi udara yang semakin parah di wilayah Jakarta dan sekitarnya.
PLTU Suralaya, yang terletak di Cilegon, Banten, telah lama menjadi salah satu sumber utama emisi gas buang di kawasan tersebut, tercatat umur PLTU itu sudah menyentuh 40 tahun.
Emisi dari PLTU ini dianggap sebagai salah satu faktor penyebab buruknya kualitas udara di Jakarta, terutama pada partikel berbahaya seperti PM2.5.
"Ya itu kita mau rapatin, nanti yang Suralaya itu kan sudah banyak polusinya, sudah lebih 40 tahun ya," ujar Luhut di JCC Senayan, Jakarta pada Rabu (14/8/2024).
Luhut bilang dalam upaya untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta dirinya menyetujui rencana penutupan dini PLTU Suralaya.
"Kalau bisa kita tutup supaya mengurangi polusi Jakarta, di samping tadi mobil EV kita dorong dengan sepeda motor EV," terangnya.
Dengan menutup PLTU Suralaya, ia berharap indeks kualitas udara Jakarta bisa turun ke bawah level 100.
"Jadi kita Jakarta ini kalau bisa kita tutup Suralaya, kita berharap akan bisa turun di bawah 100 indeksnya ini. Apalagi nanti bus transportasi kita ada 5.000 bus yang segera kita mulai bertahap masukkan, sehingga tidak ada lagi bus yang pakai solar," ujar Luhut.
Luhut menjelaskan bahwa polusi udara akibat PLTU Suralaya telah menyebabkan peningkatan kasus penyakit pernapasan, jantung, dan berbagai penyakit kronis lainnya. Hal ini tentunya berdampak langsung pada meningkatnya biaya pengobatan dan perawatan kesehatan masyarakat.
"Pemerintah itu mengeluarkan Rp38 triliun untuk biaya berobat, ada yang melalui BPJS ada yang melalui pengeluaran sendiri untuk kesehatan. Karena akibat (indeks kualitas) udara yang 170 sampai 200 indeks ini itu banyak yang sakit ISPA," bebernya.
