Infografis
Hosting fee atau komitmen fee adalah biaya yang harus dibayar promotor untuk menggelar MotoGP kepada pihak Dorna Sports selaku pemegang hak komersial ekskusif MotoGP. Biaya hosting fee MotoGP 2024 sebesar 12.849.638 Euro atau Rp 231,29 miliar sudah termasuk PPh dan PPN. Di luar hal tersebut, masih ada organizer fee sekitar Rp100 miliar yang selalu menjadi tanggung jawab dan dibayar oleh ITDC.
Besarnya nilai hosting fee tersebut tentu menjadi beban yang semakin berat bagi ITDC. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah, terutama Pemerintah Daerah NTB maupun Kabupaten Lombok Tengah, sangat diperlukan dalam penyelenggaraan MotoGP.
Terkait itu, Kementerian Dalam Negeri sendiri telah bersurat terkait dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan lima destinasi pariwisata super prioritas tanggal 10 Juni 2024.
Dalam surat tersebut, secara jelas dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib memberikan dukungan atas penyelenggaraan event ini dengan menyisihkan sebagian dari APBD.
Sayangnya, meski sudah ada surat dari Kementerian Dalam Negeri, namun hingga saat ini belum terlihat adanya upaya dari Pemerintah Daerah untuk menjalankan instruksi tersebut.
Oleh karena itu, menurut Lalu Wiresapta, Pemerintah Daerah NTB sebagai tuan rumah seyogyanya harus tampil dan memberi kontribusi tidak hanya sekedar hosting fee. Apalagi jika mengingat dampak sosiopsikologis selain multiplier effect ekonomi seperti selama ini.
Menurut Firmansyah, secara ekonomi, MotoGP tentu bermanfaat bagi daerah. Multiplier effect itu ada dan relatif besar.
“Tapi masalahnya tidak banyak yang menjelma jadi pendapatan asli daerah atau PAD atau langsung masuk kas. Ini sebagian dirasakan Pemda. Bagi pemda mungkin penghasilan PAD yang dapat dibelanjakan tahun depan lebih utama dari angka-angka makro. Karena APBD daerah-daerah ini relatif kecil,” kata Firmansyah.
Oleh karena itu, selain memastikan MotoGP Mandalika di tahun ini bisa berjalan, pembenahan kelembagaan untuk MotoGP Mandalika tahun 2025 juga harus jadi perhatian.
Baca Juga: Gelaran MotoGP Buat Okupansi Hotel Milik PPRO Meningkat
“Tahun 2025 harus telah punya kelembagaan yang secara fokus selenggarakan MotoGP dengan berbagai syaratnya, kembangkan ekonomi kawasan dan daerah-daerah di NTB. Misal dengan pengembangan produk dan event-event penyerta. Sehingga MotoGP dapat secara nyata dirasa, oleh daerah pun oleh masyarakat,” kata Firmansyah.
