- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyarankan SPBU swasta (Shell, BP-AKR) yang mengalami kekosongan bensin untuk membeli stok BBM dari Pertamina melalui skema B to B
- Pemerintah mengklaim stok BBM nasional dalam kondisi aman dan telah menaikkan kuota impor
- Pertamina menyatakan kesiapannya untuk mengikuti arahan pemerintah
Suara.com - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin yang terjadi di sejumlah SPBU swasta seperti Shell hingga BP-AKR mendapat respons tak terduga dari pemerintah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan solusi praktis bagi para pemain swasta tersebut, bekerja sama dan membeli stok BBM langsung dari PT Pertamina (Persero).
Saran ini muncul di tengah keluhan masyarakat mengenai kosongnya pasokan bensin di beberapa titik SPBU non-pemerintah.
Menanggapi hal ini, Bahlil menegaskan bahwa kondisi stok BBM secara nasional sebenarnya dalam kondisi aman dan terkendali. Ia bahkan mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah antisipatif dengan menambah kuota impor BBM untuk badan usaha swasta.
Menurut Bahlil, penambahan kuota impor sebesar 10% untuk tahun 2025 seharusnya sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan.
Oleh karena itu, jika SPBU swasta masih mengalami kekurangan pasokan, pintu untuk berkolaborasi dengan Pertamina melalui skema business to business (B to B) terbuka lebar.
"Tapi kalau meminta tambah, saya katakan, bahwa persediaan nasional kita masih ada. Jadi bisa dilakukan kolaborasi B to B dengan persediaan nasional," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan usai Rapat Terbatas (Ratas), dikutip Rabu (17/9/2025).
Langkah ini, menurut Bahlil, adalah solusi logis untuk memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat tidak terganggu, sekaligus memanfaatkan stok nasional yang dikelola oleh Pertamina.
Ia kembali meyakinkan bahwa dengan kebijakan penambahan kuota impor yang sudah diberikan, fenomena kelangkaan BBM seharusnya tidak perlu terjadi.
"Jadi kuota impornya diberikan 100% di 2024 ditambah 10%. Jadi lebih dari target tahun sebelumnya. Jadi gak ada yang menjadi kelangkaan," tegasnya.
Baca Juga: Jadi Sekjen Kementerian ESDM, Bahlil Beri Tugas Ahmad Erani Yustika Percepat Hilirasi Energi
Di sisi lain, PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, Pertamina Patra Niaga, menunjukkan sinyal positif terhadap arahan pemerintah. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth Marchelino Verieza, menyatakan bahwa pihaknya akan selalu patuh dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.
"Pertamina dalam hal ini sebagai badan usaha berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada masyarakat termasuk mengikuti ketentuan yang disampaikan Pemerintah," ujar Roberth dalam keterangan resminya.
