Suara.com - Sejak Indonesia berhasil lepas dari pandemi Covid-19, pelbagai sektor kembali beroperasi normal termasuk industri-industri. Dampak positif dari ekonomi yang normal kembali, permintaan terhadap listrik justru mengalami peningkatan signifikan.
Hal itu tentu harus diantisipasi oleh semua pihak guna memastikan pasokan listrik dalam beberapa bulan kedepan ini, tahun 2025 dan tahun-tahun mendatang apalagi ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty menjelaskan bahwa situasi demand dan supply listrik ini tidak bersifat statis, melainkan dinamis yaitu dengan pertumbuhan ekonomi digital dan tren mobil listrik sebagai pendorong utama. Apalagi saat ini meningkatnya konsumsi listrik pascapandemi COVID-19 dan sasaran pertumbuhan ekonomi.
"Perkembangan ekonomi digital yang sangat pesat, ditambah dengan tren mobil listrik, akan menjadi faktor yang meningkatkan permintaan terhadap listrik secara signifikan, jadi istilah oversupply tidak benar” ungkap Telisa pada Jumat (4/10/2024).
Ia menekankan bahwa saat ini masyarakat mengalami peningkatan konsumsi listrik yang sejalan dengan pemulihan ekonomi. Telisa juga mengingatkan bahwa seiring dengan kenaikan permintaan, perlu ada langkah konkret untuk membuat Pembangkit Listrik.
Dirjen Ketenagalistrikan Jisman P Hutajulu juga menyebutkan senada. Dia menyebut kebutuhan listrik terus meningkat. Dia terang menyebut kondisi kelistrikan kini tidaklah pas jika disebut oversupply. "growth cukup tinggi ya," katanya, pada Jumat (4/10/2024).
Bahkan, dengan sasaran pertumbuhan ekonomi 8%, tentu pasokan listriknya juga didorong lebih besar lagi sehingga makin besar. RUPTL 2024 harus mengakomodir kebutuhan ini.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah bakal menggenjot konsumsi listrik per kapita hingga 6.500 kilowatt per hour (kWh).
Dalam Opening Ceremony The 10th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2024 beberapa waktu lalu, Bahlil menerangkan target itu dipatok untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% per tahun pada era Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Baca Juga: Prabowo-Gibran Mau Bentuk Kemenko Infrastruktur, Begini Tanggapan Menteri Basuki
Saat ini, target konsumsi listrik per kapita hanya di kisaran 4.000 kWh-5.000 kWh. Angka tersebut dinilai hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5%.
"Jadi kami target konsumsi listrik per kapita kemarin di angka 4.000 sampai 5.0000 (kWh). Tapi itu kita lihat pertumbuhan ekonominya hanya sampai dengan 5%," kata Bahlil.
Dewan Energi Nasional (DEN) sendiri telah menghitung jika konsumsi listrik per kapita hanya ditargetkan sebesar 5.500 kWh, maka pertumbuhan ekonomi hanya bisa tercapai sebesar 6% per tahun.
"Saya sebagai Ketua Harian DEN sudah memutuskan kalau di angka 5.500 kWh itu hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 6%," tambahnya.
Karena itu, pemerintah memutuskan untuk mendorong konsumsi listrik per kapita setidaknya di angka 6.000 kWh hingga 6.500 kWh untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicanangkan Prabowo Subianto.
"Ini sejalan dengan arah kebijakan Pak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. Jadi nanti kita breakdown dia di RUPTL, seterusnya ini nanti Dirut PLN, kita akan bicarakan," jelas Menteri Bahlil.
