Suara.com - Program hilirisasi yang dicanangkan dalam 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo membuahkan hasil signifikan bagi perekonomian nasional.
Sejak diperkenalkan, kebijakan hilirisasi bertujuan untuk menambah nilai produk sumber daya alam (SDA) dengan memproses bahan mentah di dalam negeri sebelum diekspor.
Strategi ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru tetapi juga meningkatkan pendapatan negara dari sektor-sektor yang sebelumnya hanya menghasilkan bahan mentah, seperti mineral dan hasil tambang. Langkah hlirisasi Presiden Jokowi dengan menghentikan ekspor biji nikel juga diapresiasi oleh pengamat.
"Adanya penentangan dahsyat dari perusahaan tambang, utamanya dari Freeport yang disertai ancaman diadukan ke WTO, Pemerintahan Presiden SBY mengundur berlakunya larangan ekspor tersebut. Baru sekarang Presiden Jokowi berani melarang ekspor bijih nikel dan bauksit," kata Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi, dikutip dari Antara.
"Produk turunan itu akan memberikan nilai tambah lebih besar ketimbang ekspor bijih bauksit. Maka perlu 'maju tak gentar meningkatkan pendapatan negara'," lanjut dia.
Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, hilirisasi mineral telah berkontribusi besar pada peningkatan ekspor komoditas bernilai tambah, terutama di sektor nikel.
Pada 2022, misalnya, Indonesia berhasil meraup sekitar USD 33 miliar dari ekspor produk berbasis nikel, angka yang signifikan dibandingkan dengan ekspor bahan mentah di tahun-tahun sebelumnya.
Hilirisasi mineral menjadi langkah strategis yang tak hanya menambah nilai produk dalam negeri tetapi juga menarik investasi asing langsung (Foreign Direct Investment) yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan teknologi dan infrastruktur pendukung.
Ke depannya, investasi dalam sektor hilirisasi ditargetkan akan mampu menyerap tenaga kerja yang lebih besar serta membangun industri yang berorientasi ekspor.
Melalui kebijakan hilirisasi ini, Presiden Jokowi telah berhasil memperkuat posisi Indonesia di pasar global, terutama dalam hal komoditas berbasis SDA. Kebijakan ini diharapkan terus berlanjut dan ditingkatkan dengan inovasi teknologi, sehingga ekonomi Indonesia tidak hanya berbasis ekspor SDA, tetapi juga menjadi industri bernilai tambah yang kompetitif.
TERPOPULER
