REGIONAL:
Suara.com - Menjelang putaran akhir negosiasi perjanjian internasional untuk mengakhiri polusi plastik, para pemangku kepentingan di industri plastik menyerukan solusi ambisius yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan sampah plastik.
Pada sesi kelima Komite Negosiasi Antarpemerintah (INC5), yang dimulai Senin, 25 November di Busan, World Plastics Council (WPC) dan anggota Global Plastics Alliance (GPA) mendorong pendekatan yang fleksibel dan berbasis ekonomi sirkular.
Ketua WPC, Benny Mermans menekankan, perlunya perjanjian yang menghormati kebutuhan unik setiap negara.
"Pendekatan global yang seragam tidak akan efektif. Setiap negara membutuhkan fleksibilitas untuk mengembangkan solusi sesuai dengan tantangan mereka, tetapi tetap dalam kerangka kerja yang mendukung pengakhiran polusi plastik pada 2040," ujarnya seperti yang dikutip, Minggu (24/11/2024).
Perjanjian ini diharapkan dapat mewajibkan negara-negara untuk menyusun rencana aksi nasional dengan target seperti penggunaan plastik daur ulang. Langkah ini tidak hanya meningkatkan nilai sampah plastik sebagai bahan baku tetapi juga menciptakan permintaan untuk bahan mentah sirkular, yang pada akhirnya memacu investasi dalam infrastruktur pengelolaan sampah dan daur ulang.
Wakil Ketua Umum INAPLAS dan perwakilan Indonesia di GPA, Edi Rivai menyebut, bahwa transisi ke sistem plastik sirkular menjadi kunci mengatasi masalah sampah plastik.
"Sistem di mana plastik digunakan kembali, didaur ulang, dan dikelola secara bertanggung jawab akan mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan efisiensi sumber daya, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja, terutama di negara-negara yang infrastrukturnya masih berkembang," jelas Edi.
Ia menambahkan, langkah paling efektif untuk mencapai tujuan ini adalah mengintegrasikan prinsip sirkularitas ke dalam seluruh siklus hidup plastik, mulai dari desain hingga pengelolaan akhir.
"Sampah plastik harus dianggap sebagai komoditas bernilai tinggi untuk mendorong penggunaannya kembali," imbuh Edi.
Selain itu, plastik memiliki kontribusi besar terhadap keberlanjutan, seperti mendukung tenaga surya dan angin, meningkatkan efisiensi transportasi, dan menjaga ketahanan pangan. Oleh karena itu, perjanjian ini juga harus mengakui peran plastik dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan penanganan perubahan iklim.
Namun, sampah plastik yang tidak terkelola tetap menjadi masalah utama, terutama bagi sekitar 2,7 miliar orang yang belum memiliki akses ke pengelolaan sampah yang memadai. Hal ini menjadikan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sebagai prioritas utama dalam perjanjian.
TERPOPULER