Pertumbuhan Ekonomi 2025 Terancam Stagnasi, Kebijakan Pajak Prabowo Jadi Kendala Utama

Suara.com - Ekonom memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 tidak akan melampaui capaian tahun 2024.

Proyeksi ini muncul di tengah kekhawatiran akan dampak kebijakan fiskal, seperti kenaikan PPN menjadi 12 persen dan penyesuaian cukai, yang diperkirakan akan menekan daya beli masyarakat.

Hal tersebut dikatakan Direktur Eksekutif Center of Economic Reform (CORE) Indonesia Mohammad Faisal dalam acara diskusi bertajuk "Energi Baru dan Terbarukan (EBT): Pendorong atau Penghambat pertumbuhan Ekonomi" di Kantor Core Indonesia, Jakarta, Rabu (18/12/2024).

"Dengan melihat arah kebijakan saat ini, kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun depan maksimal hanya 5 persen, bahkan bisa lebih rendah lagi di kisaran 4,8 persen," kata Faisal.

Menurut Faisal Angka ini jauh di bawah target pertumbuhan yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk mencapai target yang lebih tinggi, para Faisal berpendapat bahwa pemerintah perlu melakukan perubahan signifikan pada kebijakan fiskal yang berlaku saat ini.

"Agar pertumbuhan ekonomi dapat lebih bergairah, pemerintah harus berani melepaskan diri dari proyeksi konservatif dan mengambil langkah-langkah yang lebih berani," katanya.

Salah satu langkah yang disarankan adalah percepatan industrialisasi. Dengan mendorong sektor industri, diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan mendorong ekspor.

Sebelumnya pemerintah resmi memberlakukan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Namun, sejumlah barang dan jasa tetap dibebaskan dari PPN, sementara beberapa barang lain mendapatkan fasilitas diskon tarif.

"Sesuai jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN akan naik menjadi 12 persen per 1 Januari 2025," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi di Kantornya, Senin (16/12/2024).

Barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, telur, ikan, dan susu termasuk dalam kelompok yang dibebaskan dari PPN. Kemudian, kesehatan, keuangan, tenaga kerja, asuransi, dan air. Sementara itu, tepung terigu dan minyak goreng hanya akan dikenakan PPN sebesar 1 persen.

"Jadi, tidak naik ke 12 persen, 1 persen ditanggung pemerintah" jelas Airlangga.