Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menginginkan perbankan mulai beralih membiayai sektor produksi dibanding konsumsi.
Misalnya, membiayai proyek hilirisasi yang menjadi program prioritas pemerintah saat ini. Pembiayaan perbankan, bilang Bahlil, dibutuhkan agar Indonesia bisa mengeskpor barang jadi dibanding barang mentah.
"Bahwa betul-betul itu didapatkan nilai tambahnya dalam negeri. Dan kepemilikannya dalam negeri. Mau tidak mau perbankan dalam negeri yang harus membiayai," ujar dia di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (17/1/2025).
Menurut Bahlil, perbankan tidak butuh waktu lama untuk balik modal bahkan menerima keuntungan dari pembiayaan hilirasi.
Sebab, dia melihat selama ini perbankan butuh waktu 10 tahun untuk balik modal dalam pembiayaan di sektor konsumsi.
"Supaya nilai tambahnya ini ngapain perbankan membiayai proyek konsumsi yang 9 tahun, 10 tahun break event point. Kalau hilirisasi yang 6 tahun break event point, ngapain kasih kredit stand by long kepada perusahaan yang sudah lama-lama itu," ucap dia.
Bahlil mengungkapkan perkembangan program hillirasi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, program hilirasi energi maupun mineral bisa harus memberi kesempatan banyak orang untuk berkerja.
Bahlil mengklaim, pemerintah telah memiliki jurus agar program hilirasi ini berjalan sesuai keinginan dari Prabowo.
"Kami sudah merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjalankan perintah Bapak Presiden Prabowo dalam rangka meningkatkan investasi dan hilirisasi," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/1/2025).
Baca Juga: BI Proyeksi Kinerja Lapangan Usaha Makin Moncer pada Tahun 2025
"Arahan Bapak Presiden Prabowo bahwa hilirisasi ini harus betul-betul menjadi trigger pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan sekaligus penciptaan nilai tambah," sambung Bahlil.
