Sidang PKPU Harmas vs Bukalapak Memanas, Ahli Hukum Ungkap Permohonan Tak Berdasar Hukum

Iwan Supriyatna

Kamis, 13 Februari 2025 | 15:05 WIB
Sidang PKPU Harmas vs Bukalapak Memanas, Ahli Hukum Ungkap Permohonan Tak Berdasar Hukum
Bukalapak.

Suara.com - Sidang lanjutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) antara PT Harmas Jalesveva (Harmas) dan PT. BUKALAPAK.COM Tbk (BUKA) kembali digelar di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam sidang yang berlangsung pada 12 Februari 2025, agenda utama adalah mendengarkan keterangan ahli dari kedua belah pihak.

Dalam persidangan ini, BUKA menghadirkan Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., C.N., M.H. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, sebagai ahli. Berdasarkan keterangannya, permohonan PKPU yang diajukan oleh Harmas tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu poin utama yang disampaikan adalah kewajiban bagi pemohon PKPU untuk menghadirkan kreditur lain dalam persidangan.

"Dalam proses ini, Harmas tidak mampu membuktikan adanya kreditur lain yang sah, sehingga memperjelas bahwa permohonan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat," kata Head of Media & Communications Bukalapak, Dimas Bayu ditulis Kamis (13/2/2025).

Selain itu, ahli juga menegaskan bahwa permohonan PKPU Harmas sebenarnya tidak dapat dilanjutkan, mengingat dasar gugatan Utang Harmas di proses PKPU mendasarkan pada kasus yang sedang dalam proses Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh BUKA ke Mahkamah Agung.

"Jika proses PKPU tetap berlanjut, maka prinsip pembuktian sederhana yang menjadi syarat utama dalam pengajuan PKPU menjadi tidak terpenuhi," tutur Dimas.

Dari kronologis kasus ini, sengketa bermula dari kesepakatan penyewaan 12 lantai Gedung One Belpark antara BUKA dan Harmas pada 2017. BUKA telah membayarkan uang muka sebesar Rp6.462.894.600,- (enam miliar empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah) untuk penyewaan gedung tersebut.

Namun, Harmas tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam menyerahkan gedung yang telah disepakati karena mengalami kendala operasional.

"Meskipun menghadapi proses hukum ini, BUKA memastikan bahwa operasional perusahaan tetap berjalan normal dan kondisi keuangan tetap dalam keadaan sehat. Perusahaan berkomitmen untuk terus memantau perkembangan proses hukum ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku." pungkas Dimas.

baca juga

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Anak Usaha Indofarma yang Terlibat Penyelewengan Laporan Keuangan Dinyatakan Pailit

Anak Usaha Indofarma yang Terlibat Penyelewengan Laporan Keuangan Dinyatakan Pailit

Bisnis | Kamis, 13 Februari 2025 | 09:03 WIB

Masa PKPU Emiten PPRO Diperpanjang 17 Hari Hingga 17 Februari

Masa PKPU Emiten PPRO Diperpanjang 17 Hari Hingga 17 Februari

Bisnis | Rabu, 12 Februari 2025 | 15:44 WIB

Bukalapak Terancam Pailit Akibat PKPU Rp 107 Miliar, Singgung Dana IPO

Bukalapak Terancam Pailit Akibat PKPU Rp 107 Miliar, Singgung Dana IPO

Bisnis | Kamis, 06 Februari 2025 | 11:41 WIB

Terkini

PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD

PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD

Sulsel | Kamis, 19 November 2026 | 13:40 WIB

Tunjangan Sudah Besar, Pramono Titip Pesan ke Istri ASN DKI: Bentengi Suami dari Korupsi

Tunjangan Sudah Besar, Pramono Titip Pesan ke Istri ASN DKI: Bentengi Suami dari Korupsi

News | Kamis, 19 November 2026 | 13:36 WIB

Butuh Duit Kaget? Korsel Sayembara Hadiah Rp 1,3 Miliar Laporkan Siswa Kerjakan Ujian Pakai AI

Butuh Duit Kaget? Korsel Sayembara Hadiah Rp 1,3 Miliar Laporkan Siswa Kerjakan Ujian Pakai AI

News | Kamis, 19 November 2026 | 13:33 WIB

Dinkes Medan Perketat Pengawasan Dapur MBG, 210 SPPG Sudah Kantongi SLHS

Dinkes Medan Perketat Pengawasan Dapur MBG, 210 SPPG Sudah Kantongi SLHS

Sumut | Kamis, 19 November 2026 | 13:32 WIB

Melalui LDKO, Himaikom Universitas Pamulang Viktor Siapkan Generasi Penerus Organisasi

Melalui LDKO, Himaikom Universitas Pamulang Viktor Siapkan Generasi Penerus Organisasi

Your Say | Kamis, 19 November 2026 | 13:30 WIB

18 Tahun Dinanti, UU Perampasan Aset Justru Menyisakan Banyak Celah bagi Koruptor

18 Tahun Dinanti, UU Perampasan Aset Justru Menyisakan Banyak Celah bagi Koruptor

News | Kamis, 19 November 2026 | 13:30 WIB

Menyelami Urusan Perempuan Sehari-hari Lewat Buku Fikih Muslimah

Menyelami Urusan Perempuan Sehari-hari Lewat Buku Fikih Muslimah

Your Say | Kamis, 19 November 2026 | 13:30 WIB

Prabowo, Trump dan Putin Pakai Syal Biru, Xi Jinping Justru Pilih Warna Merah, Ternyata Ini Maknanya

Prabowo, Trump dan Putin Pakai Syal Biru, Xi Jinping Justru Pilih Warna Merah, Ternyata Ini Maknanya

News | Kamis, 19 November 2026 | 13:28 WIB

Pertamina Lubricants Dorong Kemandirian Generasi Muda Lewat Enduro Student Program

Pertamina Lubricants Dorong Kemandirian Generasi Muda Lewat Enduro Student Program

Bisnis | Kamis, 19 November 2026 | 13:26 WIB

Susah Cari Warna Foundation yang Pas? Somethinc Rilis Shade Baru Tanpa Ubah Warna Kulit Asli

Susah Cari Warna Foundation yang Pas? Somethinc Rilis Shade Baru Tanpa Ubah Warna Kulit Asli

Lifestyle | Kamis, 19 November 2026 | 13:23 WIB

×