Suara.com - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penananaman Modal (BKPM) menilai kabar hebohnya organisasi masyarakat (ormas) yang meminta tunjangan hari raya (THR) beri sentimen buruk ke investasi.
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan menyebut, aksi minta THR itu bisa menjadi kampanye hitam atau black campaign terhadap iklim investasi di Indonesia.
"Kenapa bisa begitu? Kenapa ini menjadi concern dari para pengusaha? Karena pengusaha itu juga kan nggak mau bisnisnya rugi," ujarnya di Menara Kadin, Jakarta yang dikutip Rabu (26/3/2025).
Dengan adanya aksi tersebut, lanjut Nurul, membuat usaha pemerintah untuk menggeliatkan kembali investasi ke investor jadi tak berguna. Sebab, Indonesia memiliki banyak potensi investasi yang bisa dikembangkan.
"Kemudian ada tambahan pungutan-pungutan yang tidak jelas, oleh pengusaha itu kan dimasukkan ke dalam cost semuanya. Yang pada akhirnya ini akan membuat harga dari produk yang dihasilkan oleh Indonesia tetap akhirnya harganya jadi mahal. Nah, ini yang harus disadari," beber dia.
Dengan kejadian, Nurul menilai, investor akan bersikap acuh terhadap investasi di Indonesia, dan beralih untuk menanamkan modalnya ke negara lain. Padahal, investasi yang masuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan.
"Ini menjadi efeknya negatif ketika dia punya pengaruh terhadap daya saing yang tidak bagus dan orang akhirnya memilih berinvestasi bukan ke Indonesia. Kalau dia berinvestasi ke Indonesia, artinya lapangan pekerjaan tidak terbuka. Kalau lapangan pekerjaan tidak terbuka, mereka punya andil dosa atas tidak terciptanya lapangan pekerjaan di Indonesia," imbuh Nurul.
Untuk diketahui, Viral di media sosial Twitter atau X seorang pelaku usaha dimintai tunjangan hari raya oleh 15 ormas. Akun tersebut berkicau dengan menunjukkan foto 15 amplop dengan kop masing – masing ormas.
Sejumlah netizen pun ikut urun pendapat untuk menyikapi pemalakan ormas kepada para pengusaha tersebut. Pasalnya, ormas yang minta THR kepada pengusaha jelang Lebaran bukan merupakan hal baru.
Diabaikan saja, namun jika sudah masuk dalam unsur pemaksaan dan intimidasi dm ke saya untuk kami tindaklanjuti. Terlebih jika ada evidence utk memperkuat laporan,” komentar seorang netizen.
Pemalakan ormas kepada pengusaha tak sekali ini terjadi. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan Polri tidak akan mentoleransi segala bentuk premanisme yang mengancam investasi dan stabilitas ekonomi nasional. “Sesuai komitmen Kapolri, Polri akan menindak tegas aksi premanisme berkedok ormas,” ucap Trunoyudo dalam keterangan resmi, Jumat pekan lalu.
Pengusaha atau masyarakat bisa melaporkan tindakan intimidasi, pemerasan, dan pemaksaan yang dilakukan sekelompok orang mengatasnamakan ormas kepada polisi. Tindakan tersebut sangat meresahkan dan dianggap sebagai faktor yang menghambat investasi. Menurut Trunoyudo, tidak diperbolehkan adanya oknum yang menggunakan nama ormas untuk melakukan pemerasan atau pungutan liar, termasuk meminta jatah THR kepada pengusaha.
Aksi premanisme ormas sudah menjadi rahasia umum yang berlangsung lama di kalangan pengusaha. Sebelumnya, pada 2023 Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Taufan Bakri angkat bicara soal adanya Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di wilayah Kalideres, Jakarta Barat. Ia menganjurkan agar pihak yang diminta THR oleh Ormas tersebut agar tak memberikannya.
Menurut Taufan, permintaan dana THR oleh Ormas itu bukan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan. Jika memang tak berkenan, maka menolak permintaan itu bisa menjadi pilihan.
"Kan boleh kita menolak, kan. Intinya sih enggak ini, semua. Cuma kami menyerahkan kepada perusahaannya sendiri bahwa kalau mereka mau ngasih, silakan. Enggak juga kan boleh nolak kok kita. Berhak menolak," ujar Taufan saat dikonfirmasi.
TERPOPULER
