Suara.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatatkan sampai dengan 11 April 2025 pukul 23.59 total SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2024 yang sudah disampaikan adalah sebanyak 13.008.448 SPT. Jumlah itu meningkat 3,26 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Angka tersebut terdiri dari 12,63 juta SPT Tahunan orang pribadi dan 380,53 ribu SPT Tahunan badan.
"Penyampaian SPT Tahunan sebagian besar dilakukan melalui sarana elektronik dengan rincian 10,98 juta SPT melalui e-filing, 1,49 juta SPT melalui e-form, dan 630 SPT melalui e-SPT. Sisanya sebanyak 537,92 ribu SPT disampaikan secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti dalam keterangan tertulis, Minggu (13/4/2025).
Batas akhir pembayaran PPh Pasal 29 dan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) untuk Tahun Pajak 2024 pada tanggal 31 Maret 2025 bertepatan dengan libur nasional dan cuti bersama dalam rangka Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) dan Hari Idulfitiri 1446 Hijriah, yaitu sampai dengan tanggal 7 April 2025. Kondisi libur nasional dan cuti bersama tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran pajak PPh Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2024, mengingat jumlah hari kerja pada bulan Maret menjadi lebih sedikit.
Untuk memberikan kemudahan bagi WP OP dalam menyampaikan SPT Tahunan, Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen Pajak) Nomor 79/PJ/2025 tentang Kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 yang Terutang dan/atau Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2024 Sehubungan dengan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Dalam Rangka Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) dan Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah tanggal 25 Maret 2025.
Kepdirjen Pajak ini memberikan relaksasi dengan menghapuskan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PPh Pasal 29 dan penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP untuk Tahun Pajak 2024, meskipun dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 31 Maret 2025 sampai paling lambat tanggal 11 April 2025. Penghapusan sanksi administratif tersebut diberikan dengan tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP).
"DJP menetapkan target kepatuhan SPT Tahunan untuk penyampaian di tahun 2025 sebanyak 16,21 juta SPT Tahunan," beber Dwi.
Dwi juga menegaskan bahwa target kepatuhan SPT Tahunan tersebut bukan berlaku selama tiga bulan, melainkan berlaku selama satu tahun.
Dia mengimbau kepada Wajib Pajak yang belum lapor SPT agar segera melaporkan SPT-nya. "Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Wajib Pajak yang telah patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya," beber Dwi.
Sebelumnya, jenis SPT Tahunan Pribadi memiliki batas waktu lapor pada tanggal 31 Maret 2025 mendatang, bertepatan dengan libur Idul Fitri. Maka dari itu pelaporan dihimbau untuk dilakukan secepatnya, sebab biasanya pada hari-hari terakhir sistem mengalami kepadatan sehingga bisa saja terjadi masalah.
Pelaporan ini dapat dilakukan secara online pada situs resmi djponline.pajak.go.id. Untuk SPT dengan masa pajak Februari seperti misalnya SPT Masa PPH Pasal 21/26 dan SPT Masa PPh Unifikasi, SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) atas penghasilan atau pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan PPh Pasal 25, serta SPT Masa Bea Materai, paling lambat dilaporkan tanggal 31 Maret 2025 mendatang lewat coretaxdjp.pajak.go.id.
Pelaporan secara online ini direkomendasikan sebab Kantor Pelayanan Pajak akan tutup selama periode libur nasional dan cuti bersama dalam rangka hari raya Nyepi dan hari raya Idul Fitri, mulai 28 Maret 2025 hingga 7 April 2025 mendatang.
Penyesuaian kemudian dilakukan pada batas waktu pelaporan SPT bagi orang pribadi. Batas yang awalnya ditetapkan pada 31 Maret 2025, diundur hingga tanggal 11 April 2025, yang disertai dengan penghapusan sanksi administratif bagi wajib pajak orang pribadi yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2025 ini.
TERPOPULER
