Infografis
Suara.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan menggelar acara halal bihalal bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Parle Senayan Restaurant, Jakarta Pusat, Jumat (18/4/2025).
Acara ini tidak sekadar ajang silaturahmi, melainkan juga forum diskusi tentang tantangan dan masa depan sektor kelautan dan perikanan Indonesia di tengah situasi global yang dinamis.
Acara yang diselenggarakan Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan dan Perikanan Kadin Indonesia Yugi Prayanto ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Pangan Kadin Indonesia Mulyadi Jayabaya dan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Tornanda Syaifullah.
Mulyadi Jayabaya menekankan pentingnya optimisme dan sinergi dalam menghadapi tantangan ekonomi, termasuk dampak kebijakan tarif dari Amerika Serikat (AS).
“Tentunya bukan hanya sekadar halal bihalal, tapi kita melihat proyeksi ke depan. Dengan kondisi ekonomi sekarang dan kebijakan Amerika (Serikat), kita sudah diskusi bareng-bareng. Insya Allah, pengusaha tidak boleh pesimistis,” ujar Mulyadi dikutip Minggu (20/4/2025).
Sementara itu, Yugi Prayanto menekankan pentingnya keterlibatan aktif dunia usaha dalam proses perundingan terkait isu-isu perdagangan internasional, terutama dalam perang tarif yang sedang berlangsung.
“Intinya adalah kita harus memberi masukan setiap ada isu-isu yang perlu di-update dalam masalah perang tarif ini yang lagi in,” ujar Yugi.
Menurutnya, meski proses negosiasi dengan AS masih berlangsung, perwakilan pelaku usaha tetap harus menyampaikan aspirasi mereka. “Kalau seumpamanya tarifnya sangat tinggi, sudah pasti pelaku tidak bisa membeli produk, contohnya udang,” tambahnya.
Yugi juga menyoroti pentingnya perbaikan data dalam sektor perikanan. Ia menyebut pemerintah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan para pemangku kepentingan tengah mencari solusi untuk membenahi big data perikanan. Langkah ini, kata Yugi, dinilai krusial untuk menghitung target pertumbuhan sektor secara akurat.
Baca Juga: Imbangi Neraca Dagang Demi Negosiasi, RI Tingkatkan Impor LPG dari AS hingga 85 Persen
“Pemerintah, BPS dan stakeholder mencari solusi untuk memperbaiki big data perikanan. Setelah big data clear, target pertumbuhan 8 persen bisa terkalkulasi dengan baik," ujarnya.
