Imbas Perang Dagang, Maskapai Asal China Mulai Kembalikan Pesawat Boeing 737 MAX

Suara.com - Ketegangan dagang Amerika Serikat dan China kembali memakan korban. Kali ini bukan berupa produk konsumsi, melainkan sebuah jet canggih senilai puluhan juta dolar.

Seperti dilansir dari The Guardian, Senin (21/4/2025), sebuah pesawat Boeing 737 MAX yang dicat dengan livery Xiamen Airlines, maskapai asal China, mendarat di pusat produksi Boeing di Seattle, AS, Minggu kemarin (20/4), setelah menempuh perjalanan ribuan mil dari pusat penyelesaian pesawat Boeing di Zhoushan, China.

Pesawat itu sejatinya siap diserahkan, namun mendadak dikembalikan di tengah pusaran tarif perdagangan yang kian panas. Pesawat tersebut sempat mengisi bahan bakar di Guam dan Hawaii sebelum tiba kembali di tanah kelahirannya pukul 18.11 waktu setempat.

Insiden ini terjadi tak lama setelah pemerintahan Donald Trump menggandakan tekanan dagangnya terhadap Beijing dengan menaikkan tarif dasar atas impor China menjadi 145 persen. Sebagai balasan, China mengenakan tarif hingga 125 persen terhadap barang-barang dari AS, termasuk produk-produk penerbangan strategis.

Boeing kini berada di ujung tanduk. Jet 737 MAX model terlaris mereka berpotensi kehilangan pembeli karena harga yang melambung tinggi akibat tarif. Nilai satu unit 737 MAX diperkirakan mencapai USD55 juta, dan maskapai China kini harus berpikir dua kali sebelum menerima pengiriman.

Menurut data Airways Magazine, sebanyak 130 pesawat Boeing dijadwalkan untuk dikirim ke China hingga akhir Maret lalu. Namun dengan kebijakan terbaru, semua pengiriman tersebut kini berada di zona abu-abu.

Pemerintah China bahkan dilaporkan telah meminta maskapai domestik untuk menghentikan pembelian suku cadang dan peralatan dari perusahaan AS, termasuk Boeing. Padahal, China diprediksi akan menyumbang sekitar 20 persen permintaan global pesawat dalam dua dekade ke depan sebuah pasar yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Di tengah gejolak ini, CEO Boeing, Kelly Ortberg, mengaku khawatir. Dalam sidang Senat AS, ia menyatakan bahwa 80 persen pesawat Boeing dijual ke luar negeri, dan menegaskan bahwa perusahaannya ingin menghindari situasi di mana pasar tertentu menjadi tertutup. Ortberg menyebut Boeing masih memiliki sekitar setengah triliun dolar dalam pesanan tertunda yang nasibnya bisa berubah sewaktu-waktu jika ketidakpastian tarif terus berlanjut.

Tak hanya China, maskapai lain seperti Ryanair pun mulai mempertimbangkan penundaan pengiriman. CEO Michael O’Leary mengatakan kepada Financial Times bahwa mereka akan menerima 25 pesawat Boeing mulai Agustus. "Tapi kami mungkin akan menundanya dan berharap akal sehat menang," kata dia.

Batal Beli Pesawat Boeing

Menanggapi sikap Amerika Serikat yang memberlakukan tarif sebesar 145 persen pada produk-produk asal China, pemerintah China menginstruksikan maskapai-maskapai penerbangan mereka untuk menangguhkan penerimaan pengiriman pesawat jet baru dari Boeing.

Dikutip via Reuters, perintah tersebut dikeluarkan di tengah rencana tiga maskapai penerbangan terbesar di Tiongkok, yaitu Air China, China Eastern Airlines, dan China Southern Airlines, untuk menerima pengiriman masing-masing sebanyak 45, 53, dan 81 unit pesawat Boeing dalam kurun waktu antara tahun 2025 hingga 2027.

Reaksi pasar terhadap berita ini cukup signifikan, dengan saham Boeing yang langsung mengalami penurunan sebesar 0,5 persen. Perlu dicatat bahwa China merupakan salah satu pasar yang sangat penting bagi perusahaan manufaktur pesawat asal Amerika Serikat tersebut.

Merujuk pada laporan yang sama, konflik perdagangan yang dipicu oleh kebijakan Presiden AS Donald Trump ini turut menyeret industri kedirgantaraan global ke dalam pusarannya.

Akibat dari perang dagang ini, berbagai pihak terkait seperti produsen pesawat, perusahaan penerbangan, serta para pemasok komponen, kini tengah melakukan peninjauan ulang terhadap kontrak-kontrak bernilai miliaran dolar yang sebelumnya telah disepakati.

Proses peninjauan ulang ini dipicu oleh langkah pemasok asal AS, Howmet Aerospace (HWM.N), yang memulai diskusi baru terkait dengan pihak mana yang seharusnya menanggung beban biaya tarif yang diberlakukan.