Konflik di Selat Hormuz Bikin Ekspor Perhiasan Indonesia Terancam Rontok

Suara.com - Pusaran konflik geopolitik global dan restriksi dagang internasional mulai memakan korban di sektor riil dalam negeri. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI mengungkapkan bahwa industri manufaktur perhiasan nasional kini mulai merasakan dampak negatif yang signifikan akibat hambatan logistik di kawasan Selat Hormuz, yang mengganggu kelancaran arus ekspor komoditas bernilai tinggi tersebut ke pasar dunia.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita, memaparkan bahwa gangguan draf stabilitas di jalur maritim vital tersebut menjadi salah satu faktor utama yang menekan performa industri aneka.

Akibatnya, pada periode Mei 2026 ini, sektor tersebut harus rela mengalami draf koreksi performa setelah beberapa bulan sebelumnya konsisten bertahan dalam zona ekspansi positif.

Berdasarkan draf struktur pembentuknya, pertumbuhan klaster industri aneka selama ini ditopang secara kokoh oleh dua sektor manufaktur andalan, yaitu produksi alat olahraga serta industri perhiasan. Oleh sebab itu, ketika salah satu pilar tersebut goyah, kinerja akumulatif industri aneka otomatis ikut terseret turun.

"Jadi pertumbuhan ini disupport oleh kenaikan permintaan luar negeri untuk sektor alat olahraga dan juga perhiasan," jelas Reni dalam konferensi pers pembaruan data Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Mei 2026 di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Reni mengonfirmasi bahwa eskalasi bersenjata yang berujung pada penutupan serta hambatan pelayaran di Selat Hormuz secara otomatis memotong draf jalur logistik utama pengiriman barang.

Hal ini memaksa para pelaku usaha perhiasan lokal menghadapi draf pembatalan kontrak atau penundaan pengapalan yang berujung pada merosotnya nilai devisa ekspor.

"Jadi kami menyampaikan memang dampak dari penutupan Selat Hormuz ini yang memang berdampak ke ekspor perhiasan kita. Jadi ekspor perhiasan menurun," ulasnya.

Situasi bagi para perajin dan pengusaha perhiasan tanah air kian pelik lantaran mereka juga harus berhadapan dengan draf tantangan regulasi baru dari India, yang selama ini tercatat sebagai salah satu draf negara mitra tujuan ekspor utama produk emas dan permata asal Indonesia.

"Nah, ini juga menjadi perhatian kami ketika ada pemerintah India nih sekarang sudah melarang apa namanya konsumennya untuk beli emas," imbuh Reni.

Merespons draf pukulan ganda di sektor perdagangan internasional tersebut, Kemenperin tidak tinggal diam. Pemerintah kini mengambil draf langkah taktis dengan mendesak serta memfasilitasi para pelaku industri perhiasan nasional untuk segera melepaskan ketergantungan dari negara tujuan ekspor konvensional, dan beralih melakukan draf diversifikasi pasar secara masif.

Reni menegaskan, draf pemetaan pasar alternatif kini diarahkan pada wilayah-wilayah baru (nontradisional) yang dinilai memiliki draf daya beli tinggi namun posisinya aman dari dampak pusaran konflik militer secara langsung.

"Kita melihat pasar-pasar nontradisional yang potensial, seperti ke beberapa negara di Timur Tengah lainnya yang tidak terdampak konflik secara langsung, negara-negara Eropa, dan juga Amerika Serikat," pungkas Reni optimis.