Infografis
Suara.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan adanya indikasi kuat dari pihak luar negeri yang menginginkan Indonesia untuk terus bergantung pada impor beras dan tidak mencapai swasembada pangan, terutama dalam produksi komoditas pangan strategis nasional tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Mentan di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama 37 ribu Penyuluh Pertanian yang digelar secara daring dan luring di Jakarta pada Sabtu (26/4/2025).
"Oh itu sudah pasti (ada negara-negara yang ingin Indonesia tetap impor beras). Sudah tidak ada satupun negara di dunia yang merupakan eksportir, menginginkan Indonesia swasembada," tegas Mentan menjawab pertanyaan awak media terkait pernyataan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono dalam rapat yang sama, dikutip via Antara pada Minggu (27/4/2025).
Sebelumnya, Wamentan menyampaikan adanya laporan dari sebuah lembaga di Amerika Serikat yang menyebutkan peningkatan signifikan dalam produksi pertanian Indonesia, khususnya komoditas beras.
Menanggapi laporan tersebut, Mentan membenarkannya dan menyebutkan bahwa informasi tersebut dikeluarkan oleh lembaga bernama United States Department of Agriculture (USDA).
"Kemarin yang kami dapat, lembaga Amerika Serikat, yaitu USDA, itu mengatakan bahwa produksi Indonesia melompat tinggi dan kata-katanya itu mengecewakan eksportir negara lain," ujar Mentan.
Menurut pandangan Mentan, negara-negara eksportir beras memiliki kepentingan untuk mempertahankan Indonesia sebagai pasar impor yang besar, dan bukan sebagai negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
Peningkatan produksi beras di dalam negeri dinilai Mentan telah menimbulkan kekecewaan bagi sejumlah negara eksportir, karena secara langsung mengurangi peluang ekspor mereka ke pasar Indonesia yang selama ini menjadi salah satu tujuan utama.
Lebih lanjut, Mentan sebelumnya juga menyampaikan kabar baik mengenai stok cadangan beras pemerintah (CBP) secara nasional yang saat ini mencapai angka 3,18 juta ton di gudang Perum Bulog. Angka ini dinilai sebagai yang tertinggi dalam 23 tahun terakhir, bahkan menjadi rekor tertinggi sejak Indonesia merdeka.
Baca Juga: Belum Butuh Impor, RI Justru Akan Kebanjiran Stok Beras dari Panen Raya
Meskipun demikian, bagi Mentan, fenomena adanya tekanan dari negara eksportir agar Indonesia tetap mengimpor beras adalah hal yang wajar dan normatif dalam dinamika perdagangan internasional, khususnya di sektor pangan. Negara-negara eksportir tentu akan berupaya untuk mempertahankan pangsa pasar ekspor mereka, termasuk di Indonesia.
"Eksportir menginginkan Indonesia tidak swasembada. Kenapa? Karena kita adalah pasar potensial bagi mereka. Itu pasti, itu normal, normatif, dan sangat wajar dalam konteks perdagangan," kata Mentan.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono juga menyampaikan informasi mengenai laporan dari lembaga asal Amerika Serikat terkait kondisi perberasan dunia. Laporan tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia semakin kuat dalam produksi berasnya, sementara negara-negara tetangga seperti Thailand merasakan kekecewaan atas perkembangan ini.
Wamentan juga menyinggung adanya pihak-pihak yang setiap tahunnya berharap Indonesia terus melakukan impor beras, baik dari dalam negeri maupun dari negara-negara yang ingin terus menjual beras ke pasar Indonesia.
"Namun, sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, target tahun ini adalah Indonesia tidak melakukan impor beras, tidak impor jagung, tidak impor garam konsumsi, dan tidak impor gula konsumsi," tegas Wamentan Sudaryono.
Data yang dikutip dari sumber yang sama menunjukkan bahwa Indonesia terakhir kali melakukan impor beras dalam jumlah besar pada tahun 2024. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), hingga November 2024, Indonesia telah mengimpor sekitar 3,85 juta ton beras, mengalami peningkatan signifikan sebesar 62 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Impor beras tersebut terutama berasal dari Thailand (1,19 juta ton), Vietnam (1,12 juta ton), dan Myanmar (642.000 ton).
