Dampak Perang Dagang, DPR Dorong Impor Gas untuk Pasok Kebutuhan Industri Nasional

Suara.com - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, mengungkapkan bahwa opsi impor gas bumi menjadi peluang strategis yang perlu dipertimbangkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Pernyataan ini muncul di tengah potensi penurunan harga gas sebagai dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China.   

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, PT PLN, dan PT PGN pada Senin (28/4/2025), Sugeng menyoroti adanya peluang impor gas yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kekurangan pasokan dalam negeri. "Saya kira menarik ini apakah ada peluang impor kalau memang ada short (kekurangan) di dalam negeri dan seterusnya," ujarnya.   

Penurunan harga gas dan minyak mentah global, menurut Sugeng, merupakan konsekuensi dari penolakan ekspor gas AS ke China. "Terbukti crude (minyak mentah) anjlok, gas juga anjlok. Agak luar biasa ini. Sementara kita bisa impor, mungkin. Tapi sekali lagi pemanfaatan gas dalam negeri kan jadi perhatian sebagaimana komitmen pemerintahan Prabowo – Gibran," jelasnya.   

Namun, Sugeng menekankan bahwa pemanfaatan gas dalam negeri tetap menjadi prioritas sesuai dengan komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menjaga ketahanan energi dan pangan nasional.

Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah ketimpangan antara pasokan dan permintaan gas bumi. Penurunan pasokan gas pipa dari sumber gas eksisting akibat natural declining menjadi tantangan serius. Di sisi lain, kebutuhan gas sebagai bahan bakar industri, pembangkit listrik, dan bahan baku pupuk terus meningkat. "Bukan hanya karena berkaitan ketahanan energi tetapi juga ketahanan pangan," tegas Sugeng.   

Saat ini, permasalahan utama yang dihadapi adalah ketimpangan antara pasokan dan permintaan gas bumi. Penurunan pasokan gas pipa dari sumber gas eksisting akibat natural declining menjadi tantangan serius. Di sisi lain, kebutuhan gas sebagai bahan bakar industri, pembangkit listrik, dan bahan baku pupuk terus meningkat. 

Opsi impor gas bumi ini dipandang sebagai solusi sementara untuk mengatasi kekurangan pasokan, sambil menunggu pengembangan infrastruktur gas dalam negeri. Pembangunan infrastruktur, termasuk integrasi pipa gas wilayah Barat dan Timur serta produksi di sumber gas baru di wilayah Timur Indonesia, menjadi kunci untuk jangka panjang.   

Anggota Komisi XII dari Fraksi PKB, Iyeth Bustami, menekankan pentingnya kelancaran pasokan gas dalam masa transisi ini. "Maka yang terpenting untuk sementara ini bagaimana supaya pasokannya menjadi lancar," ucapnya.

Senada dengan itu, Alfons Manibui dari Fraksi Golkar menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur gas harus memajukan seluruh wilayah Indonesia secara merata. "Memajukan seluruh Indonesia, bukan sebagian Indonesia. Ibaratnya sekarang timbangannya lebih berat di Barat. Harus membuat timbangannya menjadi setara, itu baru kita dapatkan majunya. Ini aspek filosofis yang menurut saya penting," ujarnya.

RDP tersebut menghasilkan beberapa poin kesepakatan penting. Pertama, Komisi XII mendukung Dirjen Migas dan SKK Migas untuk mempercepat on-stream proyek lapangan gas baru dan mengatur keseimbangan antara pasokan gas untuk pasar domestik dan internasional, termasuk kebijakan realokasi dan swap gas.

Kedua, Komisi XII DPR RI meminta Kementerian ESDM, Dirut PLN, dan Dirut PGN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur gas, baik pipa maupun regasifikasi, guna menjamin keandalan pasokan gas bumi untuk kebutuhan industri pupuk, industri lainnya, dan pembangkit listrik.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan ketahanan energi nasional dan memastikan ketersediaan gas yang stabil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mempertimbangkan opsi impor dan mempercepat pembangunan infrastruktur dalam negeri, Indonesia berupaya untuk mengamankan pasokan energi di tengah dinamika pasar global.