Infografis
![Massa pengemudi ojek online atau ojek daring berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (29/8/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/08/29/68561-demo-ojol-di-patung-kuda-demo-ojol-di-jakarta-ojek-online-ojek-daring.jpg)
Pendapat dari pihak aplikator mengenai wacana ini juga menunjukkan keragaman perspektif. Tirza Munusamy, Chief of Public Affairs Grab Indonesia, menyampaikan kekhawatiran bahwa kebijakan ini justru dapat merugikan ekosistem transportasi digital yang telah mapan.
"Jika pengemudi menjadi karyawan, maka akan ada seleksi, kuota, dan pembatasan jam kerja. Saat ini, siapa pun bisa mendaftar dan langsung bekerja tanpa batasan waktu," jelas Tirza pada 10 April 2025.
Lebih lanjut, Tirza mengingatkan bahwa skema kerja saat ini berperan penting sebagai jaring pengaman sosial bagi banyak individu, terutama dalam kondisi ketidakpastian ekonomi. Dampaknya diperkirakan tidak hanya dirasakan oleh para mitra pengemudi, tetapi juga oleh berbagai usaha kecil dan menengah (UMKM) yang mengandalkan layanan seperti GrabFood dan GrabMart.
Tirza juga menambahkan bahwa perubahan status menjadi pekerja tetap akan membawa konsekuensi pada biaya operasional perusahaan yang berpotensi melonjak karena kewajiban menanggung biaya tetap. "Biaya operasional bisa melonjak, yang pada akhirnya akan berdampak pada harga layanan yang harus dibayar oleh konsumen," tambahnya.
Agung Yudha, Direktur Eksekutif Modantara, menekankan perlunya melihat kebijakan ini dari sudut pandang keberlanjutan industri dan akses masyarakat terhadap pekerjaan. "Menjadikan pengemudi ojol sebagai pekerja tetap dapat mengubah keseimbangan yang sudah ada antara fleksibilitas kerja dan akses ekonomi. Jika status mereka berubah, sektor ini akan kehilangan karakter inklusivitas yang membuatnya dapat diakses oleh hampir semua orang," ujarnya pada 20 April 2025. Modantara juga menyoroti potensi dampak perubahan ini terhadap masyarakat yang mengandalkan ojol sebagai sarana transportasi yang terjangkau dan efisien.
Solusi Alternatif: Mengintegrasikan Pengemudi Ojol ke dalam Ekosistem UMKM
Di tengah perdebatan yang masih berlangsung, muncul gagasan alternatif yang dianggap sebagai jalan tengah yang lebih konstruktif. Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), mengusulkan agar pengemudi ojol diintegrasikan sebagai bagian dari pelaku UMKM. Ide ini mendapatkan sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk ekonom Wijayanto Samirin, yang menyebutnya sebagai langkah yang sangat tepat.
"Driver ojek online akan mendapatkan keuntungan jika masuk dalam kategori UMKM, salah satunya pengembangan usaha dan kredit perbankan. Saya lihat ini justru bagus. Dengan bendera sebagai UMKM, mereka bisa bertumbuh kegiatannya, dari sebagai driver saja hingga merambah aktivitas bisnis lainnya. Ada peluang berkembang, merambah bisnis lain. Selain itu, akses kredit bersubsidi untuk UMKM dan berbagai program di bawah Kementerian UMKM," ujar Wijayanto.
Pendapat serupa juga disampaikan oleh Izzudin Al Farras, Head of Center Digital Economy and SMEs Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). Ia melihat gagasan ini sebagai solusi yang memungkinkan para pengemudi untuk mempertahankan fleksibilitas kerja sambil mendapatkan manfaat dari berbagai program UMKM.
Baca Juga: Kementerian UMKM Apresiasi BIBW 2025 Bawa Dampak Positif bagi UMKM
"Jika aspek tentang kerangka kebijakan yang memastikan bahwa pengemudi ojol harus terdaftar sebagai UMKM itu ada, maka ini membuka kesempatan bagi pengemudi untuk mendapatkan benefit sebagai pelaku usaha, misalnya terkait pelatihan literasi keuangan dan literasi digital," ujarnya.
