Infografis
Suara.com - Kegaduhan seputar data pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai babak baru.
Setelah menuai keraguan dari para ekonom domestik, kini kritik tersebut dibawa ke level internasional.
Center of Economic and Law Studies (CELIOS) secara resmi telah mengirimkan surat permintaan investigasi kepada Badan Statistik PBB, United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Nations Statistical Commission.
Surat ini dilayangkan karena data pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12% year-on-year dinilai CELIOS memiliki indikasi perbedaan dengan kondisi riil perekonomian Indonesia di lapangan.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga kredibilitas data BPS yang selama ini menjadi rujukan penting bagi berbagai pihak. "Surat yang dikirimkan ke PBB memuat permintaan untuk meninjau ulang data pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2025 yang sebesar 5,12% year-on-year," kata Bhima dalam keterangan tertulis, Jumat (8/8/2025).
Salah satu anomali paling mencolok yang disoroti CELIOS adalah data pertumbuhan sektor industri pengolahan yang mencapai 5,68% yoy. Padahal, menurut Bhima, pada periode yang sama, Indeks Manufaktur (PMI) justru tercatat kontraksi.
Bhima juga menyoroti adanya fenomena deindustrialisasi prematur karena porsi manufaktur terhadap PDB justru menurun, dari 19,25% di Triwulan I menjadi 18,67% di Triwulan II. "Data PHK massal terus meningkat, dan industri padat karya terpukul oleh naiknya berbagai beban biaya. Jadi apa dasarnya industri manufaktur bisa tumbuh 5,68% yoy?" ujarnya mempertanyakan.
Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS, Media Wahyudi Askar, menambahkan bahwa jika ada intervensi dalam penyusunan data BPS, hal itu bertentangan dengan Prinsip Dasar Statistik Resmi PBB.
"Data yang kredibel bukan hanya persoalan teknis, tetapi berdampak langsung terhadap kredibilitas internasional Indonesia, dan kesejahteraan rakyat," kata Media. Menurutnya, data ekonomi yang tidak akurat, khususnya jika dilebih-lebihkan, dapat menyesatkan pengambilan kebijakan. Pemerintah bisa keliru menunda stimulus atau subsidi karena menganggap ekonomi baik-baik saja, padahal di lapangan justru sebaliknya.
Baca Juga: Ekonomi Tumbuh, tapi Rakyat Masih Susah: Kontradiksi Pembangunan Indonesia
Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, juga menyoroti anomali historis pada data pertumbuhan. Ia merasa janggal karena pertumbuhan di Triwulan II, yang tidak ada momen Ramadhan-Idul Fitri, justru lebih tinggi (5,12%) dibandingkan Triwulan I yang memiliki momen perayaan tersebut (4,87%).
Menurut Huda, tidak ada momen yang membuat peningkatan konsumsi rumah tangga meningkat tajam. "Indeks keyakinan konsumen (IKK) juga melemah dari Maret 2025 sebesar 121,1 turun menjadi 117,8 (Juni 2025)," ujarnya, semakin memperkuat keraguan terhadap data tersebut.
CELIOS berharap PBB segera melakukan investigasi teknis atas metode penghitungan PDB Indonesia dan mendorong reformasi transparansi di tubuh BPS. "Keinginan masyarakat itu sederhana, agar pemerintah Indonesia menghitung pertumbuhan ekonomi dengan standar SDDS Plus sehingga datanya dapat dipertanggungjawabkan," pungkas Media.
