Infografis
Meskipun Garuda telah memberikan klarifikasi awal, desakan dari Komisi VI DPR RI menunjukkan bahwa isu ini belum sepenuhnya mereda. Permintaan klarifikasi langsung dari Direktur Utama Wamildan Tsani mengindikasikan adanya keinginan yang kuat dari parlemen untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail dan komprehensif mengenai kebijakan rekrutmen di tubuh Garuda Indonesia.
Pertanyaan yang mungkin mengemuka adalah mengenai transparansi proses rekrutmen, kriteria pemilihan karyawan, dan justifikasi atas besaran gaji yang diberikan, terutama kepada para eks karyawan Lion Air tersebut. Selain itu, DPR juga kemungkinan ingin memastikan bahwa kebijakan rekrutmen ini tidak menimbulkan potensi konflik kepentingan atau mengganggu soliditas internal di tubuh Garuda Indonesia.
RDP yang seharusnya fokus pada persiapan haji 2025 ini pun mau tidak mau harus mengakomodir pembahasan isu sensitif ini. Klarifikasi dari Dirut Garuda diharapkan dapat memberikan jawaban yang memuaskan bagi anggota dewan dan publik, serta menjaga kepercayaan yang telah terbangun terhadap maskapai nasional tersebut, terutama setelah berbagai upaya pemulihan yang telah dilakukan. Publik kini menanti jawaban lugas dari Wamildan Tsani terkait "gelombang" eks karyawan Lion Air yang disebut merapat ke manajemen Garuda.
