OJK Dorong Generasi Muda Melek Keuangan Supaya Sejahtera

Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan literasi keuangan di kalangan generasi muda yang menjadi salah satu prioritas sasaran literasi keuangan masyarakat yang tertuang dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) tahun 2021-2025.

Dalam rangka kickoff Bulan Literasi Keuangan dan momentum Hari Pendidikan Nasional, OJK menggelar kegiatan edukasi keuangan bertema "Generasi Muda Cerdas Keuangan: Membangun Ketangguhan di Era Keuangan Digital".

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa peningkatan edukasi keuangan sangat penting bagi masyarakat, termasuk generasi muda untuk terus meningkatkan kesejahteraan dan melindungi konsumen.

“Bentuk pelindungan konsumen yang paling utama adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, karena kalau masyarakat teredukasi, terliterasi, mereka bisa melindungi dirinya sendiri,” kata Friderica dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Selain itu, Friderica menekankan pentingnya literasi keuangan termasuk perencanaan keuangan, dan berharap agar generasi muda mampu mengelola penghasilan yang didapat ketika bekerja nantinya dengan baik, sehingga dapat memenuhi tujuan keuangan di masa mendatang.

Menurutnya, kecakapan digital yang dimiliki masyarakat harus diimbangi dengan kecerdasan finansial. Kecerdasan finansial atau literasi keuangan sangat penting karena merupakan essential life skill yang harus dimiliki oleh setiap individu termasuk generasi muda, sehingga dapat mengelola keuangan dengan bijak, memahami risiko digital, serta turut menyebarluaskan literasi keuangan di masyarakat.

Sementara itu, Rektor Universitas Brawijaya Prof Widodo dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada OJK, dan menyambut baik kegiatan edukasi keuangan sebagai upaya peningkatan literasi keuangan generasi muda di wilayah Kota Malang.

Ia berharap agar kegiatan edukasi keuangan dapat menjadi awal kebangkitan ekonomi Indonesia, yang dimulai dari kegiatan membangun literasi keuangan dan kesadaran akan pentingnya perencanaan keuangan, mitigasi risiko finansial, serta penggunaan teknologi keuangan secara aman dan produktif.

Kegiatan edukasi keuangan tersebut turut dihadiri oleh Kepala OJK Kantor Regional 4 Yunita Linda Sari, Kepala OJK Malang Farid Faletehan, Ketua dan Anggota Badan Supervisi OJK, beserta para pimpinan dari PT Bank Mandiri dan PT Bursa Efek Indonesia.

Dalam kegiatan ini juga digelar Leaders Insight bertajuk "Menjadi Generasi Finansial Tangguh di Era Ekonomi Digital", yang menghadirkan Badan Supervisi OJK. Dalam sesi ini, para peserta diajak untuk memahami pentingnya literasi keuangan di era digital dalam rangka mengantisipasi risiko kejahatan keuangan digital.

Peserta juga dijelaskan mengenai kunci menjadi generasi finansial yang tangguh melalui pengelolaan keuangan, serta bagaimana peran mahasiswa sebagai agen perubahan menuju financial freedom. Kegiatan edukasi keuangan yang diselenggarakan OJK menjadi bentuk komitmen OJK dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan generasi muda di tengah tantangan era digital yang saat ini tengah marak dengan kasus kejahatan keuangan digital, serta pencurian data pribadi.

Generasi muda diharapkan memiliki ketangguhan digital, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan.
Sebelumnya, OJK meluncurkan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Kemenko Perekonomian) pada acara Indonesia International Financial Inclusion Summit (IFIS) 2025.

Penyusunan IKAD merupakan sebuah inisiasi kolaborasi dan sinergi dengan turut melibatkan berbagai lembaga riset dan akademisi. Dengan langkah penyusunan melalui potret karakteristik di seluruh wilayah Indonesia, IKAD mengangkat semangat “Dengan IKAD, Kita Dapat Menyentuh Yang Tak Terlihat”. Hal ini menunjukkan bahwa IKAD merupakan langkah solutif untuk mengentaskan keterbatasan akses layanan keuangan bagi masyarakat.

Keberadaan IKAD sejalan dengan komitmen OJK terhadap penguatan sektor keuangan dan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan melalui berbagai inovasi, upaya, dan inisiatif strategi inklusi keuangan. Inklusi keuangan telah menjadi bagian penting pembangunan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Pemerintah Indonesia telah menetapkan target inklusi keuangan nasional sebesar 98 persen di 2045.

Penjabaran lebih lanjut dijelaskan di dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang telah disusun dengan memadupadankan Visi Misi Presiden dan kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045. Di dalamnya inklusi keuangan ditetapkan menjadi indikator dalam salah satu Sasaran Utama Prioritas Nasional, dengan target tercapai 91 persen di 2025 dan 93 persen di 2029.

Berbagai tantangan dari kondisi latar belakang geografis, ekonomi, dan pendidikan yang beragam membutuhkan kolaborasi dan sinergi pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam mendukung perluasan akses keuangan yang inklusif dan merata. Untuk mendukung komitmen dan upaya tersebut, diperlukan ukuran yang dapat memetakan kondisi inklusi keuangan di tingkat kabupaten/kota.