Pernyataan Ombudsman ini membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai bagaimana negara dapat hadir secara lebih efektif dalam memberikan perlindungan sosial kepada pekerja informal miskin.
Beberapa alternatif pembiayaan yang mungkin dapat dipertimbangkan antara lain:
Skema Subsidi Silang yang Lebih Progresif: Mengoptimalkan kontribusi dari pekerja formal dan perusahaan untuk mensubsidi iuran pekerja informal yang kurang mampu.
Alokasi Anggaran Negara: Menganggarkan dana khusus dari APBN maupun APBD untuk menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi kelompok pekerja miskin dan miskin ekstrem.
Kemitraan dengan Pihak Ketiga: Menggandeng perusahaan swasta melalui program CSR atau filantropi untuk mendukung pembiayaan jaminan sosial bagi pekerja informal.
Program Pemerintah Daerah yang Terintegrasi: Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk program jaminan sosial bagi pekerja informal di wilayahnya, bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Dilema yang dihadapi pekerja informal miskin ini bukan hanya sekadar persoalan individu. Jika dibiarkan berlarut-larut, kondisi ini dapat menghambat peningkatan produktivitas nasional, mengancam kesejahteraan sosial, dan mencederai prinsip keadilan sosial. Pekerja yang terus dihantui rasa cemas akan risiko kecelakaan kerja atau kematian tanpa adanya jaminan, tentu tidak dapat bekerja dengan tenang dan optimal.
