Infografis
Said juga memperingatkan tentang kebijakan tarif resiprokal tinggi dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang diperkirakan dapat berpotensi menyebabkan badai PHK selanjutnya. Oleh karena itu, Said mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK sebagai langkah untuk mencegah hal tersebut.
"Dan ada persetujuan dari Pak Prabowo untuk membuat Satgas PHK. Dengan persetujuan ini, kemudian akan ada langkah-langkah menghindari tekanan kebijakan tarif dan kebijakan lain yang justru memunculkan potensi PHK," imbuh dia.
Said Iqbal juga menyoroti kekhawatiran serius terhadap dampak sosial-ekonomi dari penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang membatasi kandungan gula, garam, lemak (GGL), serta menerapkan larangan zonasi penjualan dan iklan rokok.
Serikat pekerja menilai, jika kebijakan ini terus berjalan tanpa evaluasi, potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara masif di sektor IHT semakin nyata.
Kekhawatiran ini diperkuat oleh kondisi ekonomi global yang tidak stabil, termasuk dampak dari kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang memperburuk ketidakpastian ekonomi nasional.
Menurut dia aturan tersebut tidak hanya akan memukul sektor industri, tetapi juga sangat berdampak pada ketenagakerjaan.
"Bila industri rokok diatur dengan aturan Kemenkes yang ketat, produksi rokok akan menurun dan berujung pada PHK," jelas dia.
Said Iqbal menyoroti bahwa penyusunan kebijakan seharusnya tidak hanya bertumpu pada aspek kesehatan, tetapi juga mempertimbangkan dampak luas terhadap pekerja dan dunia usaha.
"Harus ada solusi win-win, tidak bisa ego sektoral kesehatan mengabaikan ketenagakerjaan, begitu sebaliknya. Duduk bersama dan petakan," kata dia.
Baca Juga: Industri Padat Karya Tertekan, Pemerintah Diminta Fokus pada Keberlangsungan Usaha
