Suara.com - Konsep hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD) kini semakin mendapat sorotan sebagai strategi penting dalam menjawab tantangan urbanisasi dan backlog perumahan di Indonesia. TOD, yang mengintegrasikan hunian dengan moda transportasi publik, dinilai para pakar sebagai solusi jangka panjang yang berkelanjutan.
Pengamat Tata Kota, Sibarani, menyatakan bahwa konsep ini semakin relevan dengan perkembangan sistem transportasi massal di Indonesia, seperti MRT dan jaringan kereta api komuter.
"TOD dapat menjadi salah satu penggerak utama pembangunan kota. Karena kita sudah mulai berbasis kepada transportasi massal, terutama dengan adanya MRT dan juga stasiun kereta api," ujar Sibarani di Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Menurutnya, pengembangan kawasan TOD memungkinkan pemanfaatan ruang kota yang lebih efisien dan berdaya guna. Tidak hanya memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk bepergian, TOD juga mendukung pola hidup yang lebih berkelanjutan dengan mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.
"Jadi, TOD itu bisa memberikan dampak pemanfaatan ruang yang jauh lebih efisien. Orang bisa tinggal dekat dengan moda transportasi, bekerja tidak jauh dari rumah, dan ini secara langsung mengurangi waktu tempuh, biaya, dan polusi," ucap dia.
Namun, Sibarani juga menggarisbawahi bahwa penerapan konsep TOD di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan mendasar. Salah satunya adalah kesiapan infrastruktur pendukung yang masih minim serta pola perencanaan kota yang belum berpijak pada prinsip TOD sejak awal.
"Tantangannya cukup kompleks. Kota-kota kita sejak dulu tidak punya pemikiran atau perencanaan dengan konsep TOD. Ditambah lagi, rendahnya kesadaran masyarakat menggunakan transportasi umum karena akses dari rumah ke stasiun masih jauh, dan di sisi lain, sangat mudah untuk mendapatkan kendaraan bermotor roda dua," sambung Sibarani.
Selain tantangan dari sisi masyarakat, Sibarani juga menilai bahwa dunia usaha belum sepenuhnya menyadari potensi ekonomi dari kawasan TOD.
"Investor belum banyak yang melihat prospek TOD. Pemerintah harus mendorong, salah satunya dengan memberikan insentif, entah itu dalam bentuk pajak, subsidi, atau penyediaan lahan," lanjut dia.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa konsep TOD tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik hunian dan sarana transportasi. Menurutnya, pengembangan kawasan sekitarnya juga merupakan aspek penting yang tidak boleh diabaikan.
"Pemerintah daerah perlu menata fasilitas pendukung seperti akses jalan, jembatan, dan memastikan kebersihan kawasan. Mereka juga harus menyiapkan estate management team yang akan mengelola kawasan TOD secara profesional dan berkelanjutan," ucap Sibarani.
Ia pun mencontohkan praktik TOD di luar negeri yang dinilai lebih berhasil karena dukungan penuh dari pemerintahnya.
"Kalau di luar negeri, banyak kawasan TOD yang sukses. Itu karena peran pemerintahnya besar. Mereka punya kawasan yang sangat tertata, ada pengelolanya, aturan hukumnya jelas, dan semua benar-benar dilaksanakan. Di Indonesia, sayangnya, kita masih berhenti di level peraturan. Saat mau mengoordinasikan dan melaksanakannya, belum ada sistem yang solid," ungkap Sibarani.
Senada dengan itu, Tambok Setyawati, Wakil Direktur Utama Perum Perumnas, menjelaskan bahwa pengembangan TOD di perkotaan memerlukan penanganan yang terintegrasi serta kolaborasi erat antar pemangku kepentingan. Ia menekankan bahwa dukungan pemerintah sangat krusial, mengingat proyek-proyek TOD melibatkan pembangunan di lahan strategis dan infrastruktur yang terintegrasi.
Tambok menambahkan, Perumnas terus mendorong kemitraan yang adaptif agar kawasan TOD tidak hanya menjadi proyek hunian semata, melainkan juga pusat aktivitas masyarakat yang inklusif dan kompetitif.
"Benar adanya Perumnas adalah pelopor dalam konsep hunian berbasis TOD yang sesungguhnya di Indonesia, terintegrasi langsung di titik 0 km dengan simpul transportasi seperti stasiun KRL Jabodetabek. Konsep inilah yang kami wujudkan dalam pembangunan proyek-proyek TOD Perumnas, menciptakan efisiensi mobilitas, mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, sekaligus mendorong multiplier effect bagi lingkungan sekitar," ujar Tambok.
Di sisi lain, Sibarani menilai bahwa konsep TOD juga dapat menjadi solusi konkret dalam mendukung program tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah. Dengan meningkatkan intensitas pembangunan hunian di sekitar transportasi publik, pemerintah bisa mengarahkan pembangunan ke sektor masyarakat kelas menengah.
Ia menyampaikan apresiasi terhadap langkah Perumnas yang telah membangun kawasan TOD di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI). Namun, ia menyoroti bahwa pendekatan tersebut masih sangat terbatas secara geografis.
"Salah satu kesulitannya, Perumnas biasanya hanya membangun di atas lahan yang mereka atau mitranya kuasai, seperti milik KAI. Padahal, kawasan TOD itu seharusnya mencakup radius 400 hingga 500 meter dari stasiun. Artinya, harus ada koneksi dengan kawasan di luar lahan milik KAI," paparnya.
Karena itu, ia mendorong agar pemerintah daerah ikut aktif dalam mendorong kolaborasi dengan pemilik-pemilik lahan di sekitar kawasan TOD agar dapat tercipta integrasi yang menyeluruh.
"Pemerintah harus turun tangan. Mereka yang punya kewenangan dan kapasitas untuk menghubungkan kawasan TOD dengan lingkungan sekitarnya. Kalau ini bisa dilakukan, maka TOD bisa menjadi pengungkit pembangunan kota yang manusiawi, terjangkau, dan berkelanjutan," kata Sibarani.
TERPOPULER
