Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.855.000
Beli Rp2.725.000
IHSG 7.195,229
LQ45 726,150
Srikehati 345,455
JII 489,856
USD/IDR 17.090

Besok Sri Mulyani Lantik Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai Secara Tertutup

Mohammad Fadil Djailani | Suara.com

Kamis, 22 Mei 2025 | 18:21 WIB
Besok Sri Mulyani Lantik Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai Secara Tertutup
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. [Instagram Sri Mulyani]

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto secara resmi menunjuk Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak dan Letnan Jenderal TNI Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Keduanya telah dipanggil ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (20/5/2025) lalu.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sendiri telah mengonfirmasi bahwa pelantikan kedua pejabat eselon 1 tersebut akan dilaksanakan besok pagi, Jumat (23/5/2025), pukul 09.30 WIB. Acara pelantikan akan dipimpin langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan berlangsung secara tertutup di aula mezanine Kemenkeu, namun akan tersedia live streaming bagi publik. 

Penunjukan dua nama ini diharapkan dapat membawa angin segar dan penguatan pada sektor penerimaan negara, mengingat peran strategis Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menjaga stabilitas fiskal negara.

Sebelumnya Bimo Wijayanto dipercaya menduduki kursi Direktur Jenderal Pajak, menggantikan Suryo Utomo. Sementara itu, Letnan Jenderal Djaka Budi Utama ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai, menggantikan Askolani.

Usai bertemu Prabowo, Bimo Wijayanto mengungkapkan komitmen Presiden terpilih untuk mereformasi sistem perpajakan di Indonesia. "Beliau tegaskan komitmen beliau untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia supaya lebih akuntabel, berintegritas, lebih independen untuk mengamankan program pelaksanaan beliau khususnya dari sisi penerimaan negara," kata Bimo, menandakan arah baru kebijakan fiskal di bawah kepemimpinan Prabowo.

Bimo Wijayanto yang ditunjuk sebagai Dirjen Pajak Kemenkeu.
Bimo Wijayanto yang ditunjuk sebagai Dirjen Pajak Kemenkeu.

Bimo juga mengonfirmasi penunjukannya, "Saya diberi mandat nanti sesuai arahan Menteri Keuangan akan bergabung dengan Kemenkeu, begitu juga dengan Letjen Djaka." kata Bimo.

Bimo Wijayanto bukanlah nama asing di lingkungan pemerintahan. Sebelumnya, ia menjabat sebagai mantan Asisten Deputi Investasi Strategis pada Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

Saat ini, Bimo menjabat Sekretaris Deputi bidang Kerjasama Ekonomi dan Investasi di Kedeputian bidang Kerjasama Ekonomi dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pengalamannya di bidang investasi dan koordinasi ekonomi diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

Latar belakang Bimo yang pernah berkecimpung di lingkungan Istana Negara dan Kemenko Marves tentu menjadi sorotan, mengingat peran strategis Ditjen Pajak dalam mengumpulkan penerimaan negara.

Sementara itu, penunjukan Letnan Jenderal Djaka Budi Utama dari latar belakang militer sebagai Dirjen Bea Cukai menarik perhatian. Meskipun profil lengkapnya belum banyak diungkap, penunjukan ini mengindikasikan prioritas pada penegakan hukum dan pengawasan yang lebih ketat di sektor kepabeanan dan cukai.

Letjen Djaka Budi Utama (Antara)
Letjen Djaka Budi Utama (Antara)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya, terutama terkait penerimaan negara, pengawasan, dan penegakan hukum. Salah satu tantangan utama adalah mengatasi penyelundupan dan praktik cukai ilegal, termasuk peredaran barang tanpa cukai yang dapat merugikan pendapatan negara.

Selain itu, penyederhanaan administrasi kepabeanan dan tata kelola di pelabuhan menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi perdagangan serta mengurangi hambatan birokrasi yang dapat menghambat arus barang.

Dalam aspek penerimaan negara, Bea Cukai memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan pendapatan dari sektor kepabeanan dan cukai. Namun, fluktuasi harga komoditas global menjadi tantangan tersendiri, karena dapat berdampak pada penerimaan dari berbagai sektor. Selain itu, penguatan pengawasan terhadap barang ilegal menjadi fokus utama untuk menekan peredaran produk tanpa cukai yang terus meningkat.

Letjen TNI Djaka Budhi Utama sendiri kini menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) sejak Oktober 2024. Sebelum itu, dia sempat menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Irjen Kemenhan). Penunjukkan ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Panglima TNI pada 14 Juni 2024.

Kopassus jebolan Akademi Militer (Akmil) tahun 1990 ini juga pernah menjadi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) tahun 2021-2023. Saat ini Letjen Djaka masih merupakan anggota TNI aktif dan masih bertugas.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Jika Betul Ditunjuk Prabowo jadi Dirjen Bea Cukai, TNI Siap Proses Pengunduran Diri Letjen Djaka

Jika Betul Ditunjuk Prabowo jadi Dirjen Bea Cukai, TNI Siap Proses Pengunduran Diri Letjen Djaka

News | Kamis, 22 Mei 2025 | 17:42 WIB

Laporan Keuangan Pemerintah Tuntas Diperiksa BPK, Ini Kata Sri Mulyani

Laporan Keuangan Pemerintah Tuntas Diperiksa BPK, Ini Kata Sri Mulyani

Bisnis | Kamis, 22 Mei 2025 | 13:38 WIB

Prabowo Tunjuk Jenderal BIN Jadi Dirjen Bea Cukai: Loyalitas di Atas Kompetensi?

Prabowo Tunjuk Jenderal BIN Jadi Dirjen Bea Cukai: Loyalitas di Atas Kompetensi?

Your Say | Kamis, 22 Mei 2025 | 10:35 WIB

Terkini

Purbaya Siapkan Lowongan Kerja Bea Cukai untuk 300 Lulusan SMA, Diumumkan Mei 2026

Purbaya Siapkan Lowongan Kerja Bea Cukai untuk 300 Lulusan SMA, Diumumkan Mei 2026

Bisnis | Rabu, 08 April 2026 | 19:27 WIB

Gelar 206 Proyek di Bali, Kementerian PU Kucurkan Rp1,2 Triliun pada 2026

Gelar 206 Proyek di Bali, Kementerian PU Kucurkan Rp1,2 Triliun pada 2026

Bisnis | Rabu, 08 April 2026 | 19:05 WIB

Ketergantungan Impor LPG RI Makin Dalam, Tembus 83,97% di 2026

Ketergantungan Impor LPG RI Makin Dalam, Tembus 83,97% di 2026

Bisnis | Rabu, 08 April 2026 | 18:58 WIB

Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!

Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!

Bisnis | Rabu, 08 April 2026 | 18:57 WIB

OJK Yakin Pasar Modal RI Kembali Dibanjiri Investor Setelah Status FTSE

OJK Yakin Pasar Modal RI Kembali Dibanjiri Investor Setelah Status FTSE

Bisnis | Rabu, 08 April 2026 | 18:51 WIB

Kemendag Rilis 2 Aturan Baru, Perizinan Ekspor Kini Nggak Berbelit-belit

Kemendag Rilis 2 Aturan Baru, Perizinan Ekspor Kini Nggak Berbelit-belit

Bisnis | Rabu, 08 April 2026 | 18:17 WIB

Plastik Makin Mahal, Efeknya Bisa Bikin Harga Barang Ikut Naik

Plastik Makin Mahal, Efeknya Bisa Bikin Harga Barang Ikut Naik

Bisnis | Rabu, 08 April 2026 | 18:09 WIB

Rupiah Tertekan saat Fundamental Ekonomi Kokoh, Peluang Dongkrak Ekspor

Rupiah Tertekan saat Fundamental Ekonomi Kokoh, Peluang Dongkrak Ekspor

Bisnis | Rabu, 08 April 2026 | 17:41 WIB

Pemerintah Mau Bangun Tol Gilimanuk-Mengwi, Butuh Duit Rp12,7 Triliun

Pemerintah Mau Bangun Tol Gilimanuk-Mengwi, Butuh Duit Rp12,7 Triliun

Bisnis | Rabu, 08 April 2026 | 17:38 WIB

Purbaya Tak Masalah Jika Gaji Menteri Dipotong, Perkirakan Sampai 25%

Purbaya Tak Masalah Jika Gaji Menteri Dipotong, Perkirakan Sampai 25%

Bisnis | Rabu, 08 April 2026 | 17:35 WIB