Infografis
Suara.com - Proses pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah resmi berakhir. Hal ini ditandai dengan dilaksanakannya exit meeting antara BPK dan Pemerintah di Kantor Pusat BPK RI pada Rabu (21/5/2025).
Acara ini menandai rampungnya tahapan penting dalam pertanggungjawaban keuangan negara setelah penyerahan LKPP 2024 unaudited kepada BPK pada Maret lalu.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPK atas seluruh rangkaian proses pemeriksaan yang telah dilaksanakan. Menkeu menekankan pentingnya pemeriksaan ini dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang lebih baik.
"Selaras dengan harapan masyarakat Indonesia, Pemerintah berharap pemeriksaan ini menjadikan pengelolaan APBN kian transparan, akuntabel, dan dipercaya," ujar Sri Mulyani dalam keterangannya dikutip Kamis (22/5/2025).
Menkeu memaparkan bahwa transparansi dan akuntabilitas APBN telah terbukti menjadi kunci utama bagi Indonesia dalam menghadapi dan melewati tahun 2024 yang penuh dengan dinamika dan tantangan global. APBN, menurutnya, memainkan peran sentral dalam memastikan seluruh program pembangunan nasional dapat terlaksana dengan baik dan mencapai sasarannya. Peran strategis APBN ini tidak hanya terbatas pada fungsi alokasi dan distribusi, tetapi juga sebagai instrumen stabilisasi ekonomi di tengah ketidakpastian.
Lebih lanjut, Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa ke depan, Indonesia masih akan dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks dan tidak terduga. Tensi geopolitik yang terus bergejolak, fluktuasi harga energi global yang cenderung tidak stabil, ancaman nyata perubahan iklim dengan segala dampaknya, serta pesatnya perkembangan teknologi yang membawa disrupsi di berbagai sektor, menjadi sederet tantangan yang harus diantisipasi dan dihadapi dengan cermat.
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Pemerintah berkomitmen untuk senantiasa mengambil kebijakan dengan penuh kehati-hatian. Kebijakan yang diambil akan selalu mempertimbangkan berbagai aspek dan dampak, demi memastikan tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara optimal.
"Tentunya kebijakan-kebijakan tersebut perlu dikawal bersama oleh Pemerintah dan BPK," tegas Menkeu, menunjukkan pentingnya sinergi antara lembaga eksekutif dan lembaga auditor negara dalam menjaga integritas dan efektivitas kebijakan fiskal.
Menkeu menambahkan bahwa exit meeting ini tidak hanya sekadar formalitas penutup pemeriksaan, melainkan juga menjadi momentum penting untuk melakukan retrospeksi dan menetapkan arah langkah ke depan. Evaluasi mendalam terhadap kinerja APBN di tahun 2024, termasuk segala kekuatan dan kelemahannya, menjadi landasan untuk perbaikan berkelanjutan di masa mendatang.
Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Program Efisiensi Anggaran Prabowo Berlanjut Hingga 2026
Menurut Sri Mulyani, APBN memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar dokumen fiskal yang berisi angka-angka penerimaan dan pengeluaran. APBN, katanya, adalah cermin karakter dan arah perjalanan bangsa Indonesia. Di dalamnya terkandung prioritas pembangunan, komitmen terhadap kesejahteraan rakyat, serta visi jangka panjang negara. Oleh karena itu, pengelolaan APBN yang baik dan bertanggung jawab menjadi representasi dari komitmen bangsa untuk mencapai cita-cita kemajuan dan kemandirian.
Penyelesaian pemeriksaan LKPP 2024 ini diharapkan dapat memberikan keyakinan lebih lanjut kepada masyarakat dan dunia internasional mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Opini BPK atas LKPP 2024 akan menjadi referensi penting bagi pembuat kebijakan dan seluruh pemangku kepentingan untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran dan merumuskan strategi pembangunan di masa mendatang.
Sinergi yang terjalin antara Pemerintah dan BPK diharapkan terus berlanjut dan semakin kuat, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
Dengan selesainya pemeriksaan ini, Pemerintah dan BPK menegaskan komitmen mereka untuk terus bekerja sama demi menjaga integritas keuangan negara dan memastikan setiap rupiah APBN digunakan secara efisien dan efektif untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
