Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memberikan ultimatum keras kepada pelaku usaha yang bergerak di bidang penyelenggaraan konser musik di Indonesia.
Ultimatum ini dikeluarkan setelah konser boyband asal Korea Selatan, Day6 banyak dikeluhkan oleh para penonton serta penggemar di Tanah Air beberapa waktu lalu.
Dalam upaya mencari solusi dan menegakkan perlindungan terhadap konsumen, Kementerian Perdagangan menggelar pertemuan dengan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Direktur Pemberdayaan Konsumen, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan, Rihadi Nugraha; Direktur Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Mohammad Amin; serta Kepala Bidang Pengembangan Strategi Event Kementerian Pariwisata, Betsy Dian Astri.
"Pemerintah menjamin penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia, salah satunya terkait perlindungan konsumen terhadap sektor jasa pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk jasa hiburan seperti konser musik," ujar Rihadi Nugraha dalam keterangannya, Sabtu (24/5/2025)
Rihadi menegaskan, penyelenggara konser harus menjalankan usaha dengan itikad baik, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta bertanggung jawab memenuhi hak konsumen, termasuk memberikan kompensasi atau ganti rugi bila kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan dan perjanjian.
Koordinasi antar kementerian ini dilakukan untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam mengawasi dan membina pelaku usaha jasa hiburan agar menciptakan iklim usaha yang sehat tanpa merugikan konsumen.
Salah satu kasus yang menjadi sorotan publik adalah penyelenggaraan konser yang dikelola oleh promotor MecimaPro, yang menggelar konser Day6 di Indonesia awal bulan ini. Perusahaan ini mendapat kecaman luas dari penggemar K-Pop setelah beberapa konser yang dikelolanya dinilai tidak sesuai ekspektasi.
Konsumen mengeluhkan perubahan jadwal sepihak, ketidakjelasan informasi tentang kategori tiket dan fasilitas, serta kesulitan dalam proses pengembalian dana atau refund. Banyak penggemar yang merasa hak-haknya sebagai konsumen diabaikan, dan kasus ini menambah daftar panjang masalah dalam dunia penyelenggaraan konser di tanah air.
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Moga Simatupang meminta masyarakat untuk lebih cermat sebelum membeli tiket konser.
"Konsumen diimbau untuk membaca setiap informasi dan petunjuk yang disediakan pelaku usaha sebelum bertransaksi, beritikad baik dalam bertransaksi, dan menyampaikan pengaduan secara santun melalui saluran pengaduan yang disediakan pemerintah bila mengalami kerugian akibat membeli atau menggunakan barang/jasa," kata Moga.
Sementara itu, Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Ronald Jenri Silalahi menambahkan, pelaku usaha sektor jasa hiburan harus tunduk pada peraturan perlindungan konsumen yang berlaku.
"Pelaku usaha sektor jasa hiburan dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya wajib mematuhi regulasi di bidang perlindungan konsumen, antara lain terkait cara menjual, promosi, dan pencantuman klausul baku, sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan bagi konsumen," imbuh Ronald.
Pemerintah juga membuka saluran pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh penyelenggara konser. Konsumen dapat mengajukan keluhan dengan menghubungi Direktorat Pemberdayaan Konsumen melalui Whatsapp di nomor 0853-1111-1010 dan menyertakan bukti pendukung.
Konser Day6 Kacau, Penyelenggara Dipanggil
TERPOPULER
