Deflasi Mengintai Ekonomi RI : Alarm Perlambatan di Tengah Inflasi Tipis

Suara.com - Data inflasi Mei 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin (2/6/2025) kemarin menunjukkan gambaran ekonomi Indonesia yang perlu diwaspadai.

Meskipun inflasi year-on-year (y-on-y) nasional tercatat sebesar 1,60 persen, angka ini menjadi alarm peringatan akan potensi deflasi yang mengintai dan dapat menyeret perlambatan ekonomi lebih dalam.

Kondisi ini diperparah dengan adanya deflasi signifikan di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota, menandakan lesunya daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi di daerah tersebut.

Angka inflasi y-on-y sebesar 1,60 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 108,07 memang masih positif. Namun, jika kita menelaah lebih dalam, tingkat inflasi yang relatif rendah ini, ditambah dengan deflasi month-to-month (m-to-m) sebesar 0,37 persen pada Mei 2025, mengindikasikan adanya tekanan penurunan harga secara umum.

Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini mengatakan IHK menurun dari 108,47 pada April 2025 menjadi 108,07 pada Mei 2025.

Penurunan IHK bulanan ini menunjukkan bahwa harga-harga barang dan jasa secara umum mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.

Pudji menjelaskan lebih lanjut bahwa posisi IHK Mei 2025 secara bulanan memang mengalami penurunan signifikan sebesar 1,17 persen dibandingkan April.

"Secara YoY terjadi inflasi sebesar 1,60 persen dan secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 1,19 persen," ujar Pudji dalam rilis berita resmi statistik, Senin (2/6/2025).

Deflasi m-to-m, meskipun terlihat kecil, dapat menjadi gejala awal lesunya permintaan dan kelebihan pasokan di pasar domestik.

Data ini semakin mengkhawatirkan jika kita melihat adanya deflasi y-on-y di Provinsi Papua Barat sebesar 1,51 persen. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari merosotnya daya beli dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.

Semakin dalamnya deflasi di suatu daerah, semakin besar pula kekhawatiran akan penurunan pendapatan, PHK, dan potensi resesi lokal.

Perbedaan tingkat inflasi antar wilayah juga menyoroti kesenjangan ekonomi yang nyata di Indonesia.

Sementara Provinsi Papua Pegunungan mengalami inflasi y-on-y tertinggi sebesar 5,75 persen, Provinsi Gorontalo mencatat inflasi terendah hanya 0,28 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemulihan dan pertumbuhan ekonomi masih belum merata.

Fenomena deflasi yang terdalam terjadi di Manokwari, Ibu Kota Provinsi Papua Barat, dengan deflasi y-on-y sebesar 1,51 persen. Ini berarti harga-harga barang dan jasa di Manokwari secara signifikan menurun dibandingkan tahun lalu.

Meski di satu sisi bisa menguntungkan konsumen, deflasi yang persisten dapat menghambat investasi dan produksi, karena perusahaan cenderung menunda ekspansi jika harga jual produk mereka terus menurun.

Di tengah bayang-bayang deflasi, komponen inti inflasi memberikan sedikit secercah harapan. Inflasi y-on-y komponen inti Mei 2025 tercatat sebesar 2,40 persen. Komponen inti ini cenderung mencerminkan fundamental ekonomi yang lebih stabil karena tidak termasuk harga-harga yang bergejolak seperti makanan dan energi.

Namun, kenaikan yang tipis pada komponen inti ini mungkin tidak cukup untuk menopang keseluruhan ekonomi dari ancaman deflasi yang lebih luas.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,37 persen secara bulanan (mtm) pada Mei 2025.

Penurunan ini mengindikasikan adanya perlambatan daya beli masyarakat setelah sebelumnya terjadi inflasi di bulan April 2025.

Menurut Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, Indeks Harga Konsumen (IHK) menurun dari 108,47 pada April 2025 menjadi 108,07 pada Mei 2025.