Kemensos Siapkan Data Guru Non-ASN dan Non-Sertifikasi untuk Diberikan Bansos

Suara.com - Kementerian Sosial (Kemensos) tengah menyiapkan data guru non ASN dan non sertifikasi untuk menerima bantuan sosial (bansos) dari Presiden. Data tersebut disusun bersama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyampaikan kalau data para guru itu juga termasuk bagian dari pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Data harus satu pintu, sehingga bisa disediakan data yang solid," kata Gus Ipul dalam keterangannya saat rapat tertutup soal DTSEN bersama BPS di kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Terkait hal ini, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan proses pemadanan data guru memerlukan komunikasi dua arah dengan kementerian Dikdasmen juga Kementerian Agama (Kemenag). Pemadanan tersebut disusun dengan memasukkan nama, NIK, status sertifikasi hingga status pegawai.

"BPS memiliki tugas melakukan pembinaan data sektoral. Ke depan kita arahkan kementerian harus melengkapi datanya," kata Amalia.

Ia mengatakan pemadanan nama-nama guru yang akan diberikan Bansos dicek sesuai DTSEN. Sehingga, saat ditemukan nama ganda bisa langsung diperiksa sesuai NIK tunggal di DTSEN. Menurut Amalia, melalui DTSEN data penerima bansos diyakini bisa lebih tepat sasaran.

Selain itu ia menyampaikan bahwa data tunggal tersebut memang dijadwalkan penggunaannya pada triwulan kedua tahun 2025.

"Namanya triwulan itu ada Januari, Februari, Maret (per tiga bulan). Nah, nanti ada April, Mei, Juni gitu. Untuk triwulan pertama ini nanti akhir Maret sudah bisa kita terima data terbaru," kata Gus Ipul saat konferensi pers di kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Sebelumnya, Gus Ipul menjelaskan bahwa perkembangan penyusunan DTSEN saat ini telah masuk tahap pengecekan lapangan atau ground check. Setelah itu, Kemensos bersama BPS akan kembali menggelar rapat untuk diketahui jumlah pasti penerima bansos berdasarkan DTSEN tersebut.

Menurut Gus Ipul, jumlah penerima bansos dari data DTSEN diperkirakan akan ada selisih dibandingkan dengan data bansos sebelumnya.

Diketahui bahwa DTSEN merupakan integrasi tiga pangkalan data utama, yaitu DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Konsolidasi data ini kemudian akan diuji silang oleh BPS dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan akurasi data.

Namun data ini juga masih bersifat dinamis, sehingga Kemensos bersama BPS terus melakukan pemutakhiran setiap tiga bulan sekali untuk memastikan data tetap valid.