Suara.com - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufikurahman, melontarkan kritik pedas terhadap asumsi makroekonomi pemerintah untuk tahun 2026.
Menurut Rizal, target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dipatok di angka 5,2–5,8 persen dinilai terlalu ambisius dan kurang realistis.
"Asumsi dasar makroekonomi 2026, meski masih perencanaan, tapi kita bisa melihat ini tinggi sekali di 5,2–5,8 persen, tengah-tengahnya 5,4 persen," ujar Rizal dalam Diskusi Publik Indef bertajuk ‘Penerimaan Loyo, Utang Kian Jumbo’ yang digelar secara virtual pada Rabu (9/7/2025).
Dalam proyeksi makroekonomi 2026, pemerintah memang menetapkan target yang cukup optimis di berbagai sektor. Untuk pertumbuhan ekonomi, angka 5,2–5,8 persen menjadi target, naik tipis dari APBN 2025 yang sebesar 5,2 persen. Inflasi ditargetkan 1,5–3,5 persen (APBN 2025: 2,5 persen), sementara nilai tukar dolar AS diperkirakan berada di kisaran Rp 16.500–Rp 16.900 (APBN 2025: Rp 16.000).
Di sisi suku bunga, outlook SBN 10 tahun pada 2026 adalah 6,6–7,2 persen (APBN 2025: 7,0 persen). Untuk harga minyak mentah Indonesia, diproyeksikan 60–80 dolar AS per barel (APBN 2025: 82 dolar AS per barel). Lifting minyak mentah ditargetkan 600–605 ribu barel per hari (APBN 2025: 605 ribu barel per hari), dan lifting gas bumi 953–1.017 ribu barel (APBN 2025: 1.005 ribu barel).
"Yang ingin kita konsen adalah pertumbuhan ekonomi. Bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi yang sangat besar? Ini cukup tinggi dengan situasi fiskal yang sangat ketat," tegas Rizal, menyoroti tantangan besar yang membayangi target tersebut.
Fiskal Kian Ketat, Utang Menggunung, Penerimaan Lesu
Rizal menyoroti lambannya penyerapan fiskal Indonesia sepanjang semester I 2025. Kondisi ini diperparah dengan tren peningkatan utang di tengah kebijakan fiskal yang semakin ketat. Dampaknya, penerimaan negara menjadi lesu dan jauh dari harapan, padahal APBN seharusnya menjadi stimulus utama bagi perekonomian.
"Struktur APBN 2025 menunjukkan defisit anggaran sebesar Rp 616,2 triliun, atau 2,53 persen terhadap PDB, dengan outlook yang memburuk menjadi Rp 662 triliun, 2,78 persen dari PDB," paparnya, menunjukkan gambaran suram keuangan negara.
Sementara itu, belanja negara tetap membengkak, mencapai Rp 3.621,3 triliun. Rizal secara khusus menyoroti belanja kementerian/lembaga (K/L) yang bahkan melebihi pagu hingga 109,9 persen. Tragisnya, keseimbangan primer kembali mencatatkan angka negatif sebesar Rp 63,3 triliun. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah bahkan harus berutang untuk membayar bunga utang.
"Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun defisit masih dalam batas aman, kualitas belanja dan efektivitas pendapatan harus diperbaiki agar tidak memperbesar beban fiskal jangka menengah," pungkas Rizal, memberikan peringatan keras akan konsekuensi jika perbaikan tidak segera dilakukan.
TERPOPULER
