Suara.com - Pemerintah mengungkapkan data pribadi masyarakat Indonesia masuk ke sistem Amerika Serikat. Adapun data yang terkirim itu terjadi bukan dari bagian proses negosiasi.
Dalam hal ini, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan tidak pernah dibahas atau disepakati soal pengiriman data pribadi WNI ke pihak asing saat melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat.
"Yang dikhawatirkan kesannya kita sepakat, tiba-tiba ini data pribadinya WNI kita serahkan ke Amerika. Saya enggak pernah ngomongin ini di dalam proses negosiasi, tidak ada pengiriman data,” kata Susiwijono di Hotel Borubudur Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Namun, data itu sudah masuk dalam sistem Amerika. Sebab, banyaknya penggunaan google dan aplikasi digital lainnya yang dimiliki Amerika Serikat
"Data kita itu kan sudah sukarela kita input ke sistemnya Amerika.Pada saat kita menggunakan aplikasi digital.Contoh kita punya akun Google, kita kan harus nulis data pribadi kita," katanya.
Menurut dia, dengan adanya kesepakatan dagang terbaru ini, Indonesia mendapatkan dasar hukum yang lebih kuat untuk memastikan perlindungan data pribadi WNI di wilayah hukum Amerika Serikat.
Apalagi, Indonesia memiliki payung hukum perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Aturan ini akan menjadi referensi dalam memantau dan mengevaluasi penerapan standar keamanan data oleh mitra dagang asing.
"Oh itu sudah masuk ke Amerika Pak.WhatsApp, IG, semua akun medsos kita, itu data pribadi kita sudah kita kirim ke sana.Dengan kesepakatan ini, itu menjadi dasar hukum yang sah," jelasnya.
Dia pun menambahkan bahwa negosiasi ini terus dilakukan agar tidak memberatkan Indonesia. Apalagi, Indonesia berkomitmen untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang mencapai lima persen.
"Kemudian terkait dengan bagaimana strategi kita untuk menjaga pertumbuhan di tengah global yang seperti tadi, sudah pasti instrumen APBN menjadi pendorong utama, bagaimanapun struktur ekonomi kita masih sangat tergantung dengan APBN," tegasnya.
TERPOPULER
