Infografis
Suara.com - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengajak Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) untuk menyusun daftar proyek prioritas dan yang harus dihindari, berdasarkan tingkat risikonya.
“Yuk, dorong Danantara agar memiliki daftar proyek blacklist dan whitelist,” ujar Bhima dalam diskusi bertajuk “Mendanai Krisis Iklim: Bagaimana Perbankan di Indonesia Mendukung Pembiayaan Batu Bara” yang berlangsung di Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Menurut Bhima, proyek-proyek yang masuk ke dalam daftar putih sebaiknya merupakan inisiatif rendah emisi karbon. Misalnya, proyek instalasi dan komponen energi terbarukan, pembangunan jaringan transmisi, serta proyek yang dapat memberi nilai tambah ekonomi.
Ia menyebut beberapa sektor yang patut didukung, seperti industri chlor alkali (garam) di Aceh, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Banten, dan NTT; industri nata de coco di kawasan industri Tenayan, Riau; serta industri oleoresin dari pala di Fakfak, Papua Barat.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya mendukung industri fillet ikan nila di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta industri karagenan dari rumput laut di Kupang, NTT.
Di sisi lain, Bhima menegaskan bahwa proyek-proyek yang berisiko tinggi dan tidak sejalan dengan target penurunan emisi karbon harus dimasukkan ke dalam daftar hitam dan tidak dibiayai oleh Danantara maupun anak usahanya. Risiko tersebut termasuk potensi menjadi stranded asset dan membebani masyarakat, misalnya melalui dampak terhadap kesehatan.
Ia secara khusus menyebut proyek Dimethyl Ether (DME) berbasis batu bara yang direncanakan di berbagai lokasi seperti Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, dan Banyuasin sebagai contoh proyek yang sebaiknya dihindari.
Selain proyek DME, Bhima juga menilai pembangunan kilang minyak dan fasilitas penyimpanan minyak termasuk dalam kategori yang harus dihindari.
“Sayangnya, kita tampaknya masih terus mengandalkan investasi di sektor energi fosil,” pungkasnya.
Baca Juga: Dahnil Anzar Soroti Kawasan Mandiri Tak Boleh Hanya Jadi Proyek Properti, Harus Jadi Ruang Hidup
